tolong ya kakak kakak
1. Sultan Syarif Kasim II (1893-1968) telah memberikan keteladanan yang luar biasa sebagai seorang nasionalis. Ketika mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim II memberikan dukungan dengan mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI yang ditujukkan dengan ....
a. Kerajaan Siak Indrapura menjadi daerah istimewa bagian dari RI
b. menyerahkan bantuan keuangan untuk kelangsungan pemerintah RI
c. urusan kekuasaan dan pemerintahan di Siak Indrapura berada di tangan raja
d. hubungan antara Siak Indrapura dengan pemerintah RI bersifat langsung
e. Siak Indrapura adalah kerajaan yang menjadi daerah otonom/istimewa
2. Wilayah Indonesia sejak awal merdeka belum ditentukan batas wilayah, sehingga pada masa kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Djuanda, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, dan berdasarkan konsep Archepilago Principle harus menguhubungkan pulau-pulau terluar yang disebut wilayah Negara Indonesia. Penentuan batas wilayah itu sering disebut dengan....
a. Doktrin Djuanda
b. Doktrin Soekarno
c. Manipol Usdek
d. Neighbourhood Policy
e. Demarkasi Van Mook
3. Pada masa kabinet Juanda Partai-partai politik pada masa Demokras Liberal lebih cenderung .....
a. Mementingkan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan partainya
b. Mementingkan kerjasama antarpartai politik
c. Mendukung program pemerintah secara bersama-sama
d. Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan Negara
e. Mengutamakan pembangunan fisik
4. Salah satu dinamika politik yang cukup menonjol pada awal kemerdekaan adalah keluarnya Maklumat 16 Oktober 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, terjadi perubahan tugas dan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden berubah menjadi lembaga yang diserahi tugas legislatif (seperti DPR). Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa....
a. pelaksanaan demokrasi ala barat di Indonesia.
b. pengalihan pertanggungjawaban presiden dan Menteri
c. penerapan sistem pemerintahan presidensiil
d. pemerintahan Indonesia lebih bersifat demokratis
e. peran Sukarno semakin besar dalam pemerintahan
5. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena:....
a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi
b. Dianggap condong ke Blok Barat
C. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif
d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR
e. keluar dari anggota PBB
6. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih....
a. presiden dan wakil presiden
b. anggota DPR
c. anggota Dewan Konstituante
d. anggota kabinet
e. anggota DPR dan Dewan Konstituante
7. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan tentang pendirian PNI sebagai satu-satu partai di Indonesia. Pembentukan partai tunggal ini dinilai sebagai negara totaliter bent kan Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Makna keluarnya maklumat tersebut adalah....
a. terbentuk sistem pemerintahan totaliter
b. Indonesia menganut sistem multi partai
c. pemerintah menganut sistem mono partai
d. mengembangkan sistem parlementer
e. mengembangkan sistem presidentil
8. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta meminta kesediaan tokoh-tokoh Islam agar merevisi UUD termasuk perubahan sila pertama Pancasila yang hasilnya sebagaimana yang ada saat itu. Kesediaan tokoh-tokoh Islam tersebut dapat disimpulkan ....
a. penduduk Indonesia sebagian besar menganut agama Islam
b. kalangan nasional dan Islam telah berhasil menetapkan Piagam Jakarta
c. konstitusi negara tidak dapat dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia
d. memiliki jiwa besar untuk tetap terciptanya persatuan dan kesatuan
e. golongan Islam memiliki peranan besar dalam mengubah konstitusi
9. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan tentang pendirian PNI sebagai satu-satu partai di Indonesia. Pembentukan partai tunggal ini dinilai sebagai negara totaliter bentukan Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Makna keluarnya maklumat tersebut adalah .....
a. terbentuk sistem pemerintahan totaliter
b. Indonesia menganut sistem multi partai
c. pemerintah menganut sistem mono partai
d. mengembangkan sistem parlementer
e. mengembangkan sistem presidensial
10. Salah satu dinamika politik yang cukup menonjol pada awal kemerdekaan adalah keluarnya Maklumat 14 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa....
a. demokrasi Pancasila ke demokrasi Liberal
b. demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin
c. penerapan sistem pemerintahan presidensiil
d. kabinet presidensiil ke kabinet parlementer
e. demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila
1. Sultan Syarif Kasim II (1893-1968) telah memberikan keteladanan yang luar biasa sebagai seorang nasionalis. Ketika mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Kasim II memberikan dukungan dengan mengirim surat kepada Soekarno-Hatta, dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI yang ditujukkan dengan ....
a. Kerajaan Siak Indrapura menjadi daerah istimewa bagian dari RI
b. menyerahkan bantuan keuangan untuk kelangsungan pemerintah RI
c. urusan kekuasaan dan pemerintahan di Siak Indrapura berada di tangan raja
d. hubungan antara Siak Indrapura dengan pemerintah RI bersifat langsung
e. Siak Indrapura adalah kerajaan yang menjadi daerah otonom/istimewa
2. Wilayah Indonesia sejak awal merdeka belum ditentukan batas wilayah, sehingga pada masa kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Djuanda, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, dan berdasarkan konsep Archepilago Principle harus menguhubungkan pulau-pulau terluar yang disebut wilayah Negara Indonesia. Penentuan batas wilayah itu sering disebut dengan....
a. Doktrin Djuanda
b. Doktrin Soekarno
c. Manipol Usdek
d. Neighbourhood Policy
e. Demarkasi Van Mook
3. Pada masa kabinet Juanda Partai-partai politik pada masa Demokras Liberal lebih cenderung .....
a. Mementingkan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan partainya
b. Mementingkan kerjasama antarpartai politik
c. Mendukung program pemerintah secara bersama-sama
d. Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa dan Negara
e. Mengutamakan pembangunan fisik
4. Salah satu dinamika politik yang cukup menonjol pada awal kemerdekaan adalah keluarnya Maklumat 16 Oktober 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, terjadi perubahan tugas dan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden berubah menjadi lembaga yang diserahi tugas legislatif (seperti DPR). Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa....
a. pelaksanaan demokrasi ala barat di Indonesia.
b. pengalihan pertanggungjawaban presiden dan Menteri
c. penerapan sistem pemerintahan presidensiil
d. pemerintahan Indonesia lebih bersifat demokratis
e. peran Sukarno semakin besar dalam pemerintahan
5. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena:....
a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi
b. Dianggap condong ke Blok Barat
C. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif
d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR
e. keluar dari anggota PBB
6. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih....
a. presiden dan wakil presiden
b. anggota DPR
c. anggota Dewan Konstituante
d. anggota kabinet
e. anggota DPR dan Dewan Konstituante
7. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan tentang pendirian PNI sebagai satu-satu partai di Indonesia. Pembentukan partai tunggal ini dinilai sebagai negara totaliter bent kan Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Makna keluarnya maklumat tersebut adalah....
a. terbentuk sistem pemerintahan totaliter
b. Indonesia menganut sistem multi partai
c. pemerintah menganut sistem mono partai
d. mengembangkan sistem parlementer
e. mengembangkan sistem presidentil
8. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta meminta kesediaan tokoh-tokoh Islam agar merevisi UUD termasuk perubahan sila pertama Pancasila yang hasilnya sebagaimana yang ada saat itu. Kesediaan tokoh-tokoh Islam tersebut dapat disimpulkan ....
a. penduduk Indonesia sebagian besar menganut agama Islam
b. kalangan nasional dan Islam telah berhasil menetapkan Piagam Jakarta
c. konstitusi negara tidak dapat dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia
d. memiliki jiwa besar untuk tetap terciptanya persatuan dan kesatuan
e. golongan Islam memiliki peranan besar dalam mengubah konstitusi
9. Pada sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan tentang pendirian PNI sebagai satu-satu partai di Indonesia. Pembentukan partai tunggal ini dinilai sebagai negara totaliter bentukan Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah pada tanggal 3 November 1945 mengeluarkan maklumat tentang pendirian partai-partai politik. Makna keluarnya maklumat tersebut adalah .....
a. terbentuk sistem pemerintahan totaliter
b. Indonesia menganut sistem multi partai
c. pemerintah menganut sistem mono partai
d. mengembangkan sistem parlementer
e. mengembangkan sistem presidensial
10. Salah satu dinamika politik yang cukup menonjol pada awal kemerdekaan adalah keluarnya Maklumat 14 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa....
a. demokrasi Pancasila ke demokrasi Liberal
b. demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin
c. penerapan sistem pemerintahan presidensiil
d. kabinet presidensiil ke kabinet parlementer
e. demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila
Jawaban:
1. Sultan Syarif Kasim II memberikan dukungan kepada pemerintah RI dengan mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungannya. Dalam surat tersebut, Sultan Syarif Kasim II menyatakan bahwa Siak Indrapura akan menjadi daerah istimewa yang merupakan bagian dari Republik Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan a. Kerajaan Siak Indrapura menjadi daerah istimewa bagian dari RI.
Dalam pengakuan tersebut, Siak Indrapura diakui sebagai daerah otonom yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah RI. Meskipun masih ada urusan kekuasaan dan pemerintahan di Siak Indrapura yang berada di tangan raja, tetapi dalam konteks kesatuan Republik Indonesia.
Sultan Syarif Kasim II merupakan contoh keteladanan sebagai seorang nasionalis yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjaga persatuan dalam kerajaannya.
2.Penentuan batas wilayah Indonesia pada masa kabinet parlementer dengan Perdana Menteri Djuanda sering disebut dengan Doktrin Djuanda. Doktrin Djuanda adalah konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1957. Konsep ini menekankan pentingnya menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai wilayah negara Indonesia.
Doktrin Djuanda didasarkan pada konsep Archipelago Principle yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia harus mencakup semua pulau-pulau yang terletak di sekitar kepulauan Indonesia. Dengan menerapkan doktrin ini, Indonesia berusaha untuk menguasai dan menghubungkan pulau-pulau terluar yang sebelumnya merupakan bekas jajahan Belanda.
Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan a. Doktrin Djuanda.
3.Pada masa kabinet Juanda, partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan partainya.
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai dengan adanya kebebasan politik dan kebebasan berpartai setelah masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, partai-partai politik berperan penting dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik.
Dalam semangat nasionalisme dan persatuan, partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Mereka berupaya untuk bekerja sama dan mendukung program pemerintah secara bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan a. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan partainya.
4.Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan tugas dan fungsi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) setelah keluarnya Maklumat 16 Oktober 1945. KNIP yang semula berperan sebagai pembantu presiden berubah menjadi lembaga yang diserahi tugas legislatif, mirip dengan fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan c. Pernyataan tersebut menunjukkan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, di mana KNIP berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi seperti DPR.
Meskipun perubahan ini tidak secara langsung menunjukkan pelaksanaan demokrasi ala barat, pengalihan pertanggungjawaban presiden dan Menteri, atau peningkatan peran Sukarno dalam pemerintahan, namun perubahan tersebut menunjukkan adanya langkah menuju pemerintahan yang lebih demokratis di Indonesia.
5.Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 disebabkan oleh tidak mendapat kepercayaan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Dalam sistem parlementer, kabinet harus memiliki dukungan mayoritas di DPR agar dapat menjalankan tugas pemerintahan. Jika kabinet tidak mendapatkan kepercayaan dari DPR, maka kabinet tersebut dianggap tidak memiliki legitimasi untuk melanjutkan pemerintahan.
Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan d. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo disebabkan karena tidak mendapat kepercayaan dari DPR.
6.Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante.
Dewan Konstituante adalah lembaga yang bertugas untuk menyusun dan merumuskan konstitusi Indonesia. Pemilihan umum tersebut dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota Dewan Konstituante.
Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pilihan c. Pemilihan umum tersebut bertujuan untuk memilih anggota Dewan Konstituante
.