Question

Hukum merupakan suatu sistem, maka dalam sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus, dapatkah anda jelaskan hubungan hukum pajak dengan hukum lain sebagai lex specialist?​

Answer 1

Jawaban:

A. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA

Hukum Pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat

dimengerti karena Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas

dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa

menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dijadikan Tesbestand yang

dituangkan dalam Undang-undang pajak, dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan

menyebabkan seseorang atau badan dikenakan pajak. Sebagian Sarjana mengatakan

bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara Hukum Pajak

dengan Hukum Perdata, melainkan suatu ajaran di bidang hukum yang menyatakan

bahwa lex specialis derogat lex generale, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan

hukum yang umum.

B. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA.

1) Umum

Ancaman Hukuman Pidana tidak saja terdapat dalam K.U.H.P., tetapi banyak juga

tercantum dalam Undang-undang di luar K.U.H.P.

2) Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam

baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.

3)Ketentuan KUHP yang mengancam tindak pidana di bidang perpajakan .

C. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

1. Pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan

fungsi kepemerintahan.

2. semua keputusan para pejabat di bidang perpajakan adalah merupakan ruang

lingkup Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Usaha Negara, sehingga bila

terjadi sengketa perpajakan semestinya berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun

1985 menjadi domain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun

berdasarkan Undang-Undang no. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berlaku

ketentuan khusus (Lex Specialist), dimana bila terjadi sengketa perpajakan yang

berhak menangani adalah Pengadilan Pajak.