sandyprayoga370
Jangan malas membca ya ini di sini ada jawabn nya= Dalam rangka memproyeksikan dan menyusun suatu kerangka strategis pemikiran kebijakan Indonesia ke depan dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, Badan Pengkajian dan. Pengembangan Kebijakan (BPPK) telah menyelenggarakan Diskusi Terbatas mengenai "Indonesia-Timor Leste: Upaya Memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan", 22-23 Mei 2008, di Bali. Diskusi terbatas tersebut telah dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi pemerintah, balk pusat maupun daerah sipil dan militer, khususnya Bali dan NTT, unit-unit operasional Deplu terkait, akademisi dan institusi pendidikan. Diskusi diawali oleh paparan utama Kuasa Usaha Ad Interim KBRI untuk Timor Leste, Kiki Tjahjo Kusprabowo, dan dilanjutkan dengan presentasi dari empat pembicara yaitu Salvador J. Ximenes Soares, Publisher dan Chief Editor Suara Timor Lorosae; Kusnanto Anggoro, pengamat bidang hubungan internasional; Jonisius R. Mali SH, MM, Kepala Bappeda Kabupaten Belu, NTT dan Prof. A.A. Banyu Perwita, Ph.D., Wakil Rektor Universitas Parahyangan. Pertemuan juga menghadirkan dua nara sumber yakni Duta Besar Agus Tarmidzi, Penasehat Teknis Urusan ASEAN untuk Kementerian Luar Negeri Timor Leste; dan Duta Besar Ahmed Bey Sofwan, Mantan Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Timor Leste. Secara umum pertemuan melihat besarnya potensi dan optimisme bagi terbentuknya hubungan Indonesia - Timor Leste yang lebih baik dan saling menguntungkan. Beberapa faktor pendukung a.l. komitmen dan tingkat determinasi yang kuat dari para pemimpin kedua negara untuk meletakan dasar-dasar pola hubungan yang lebih Baik; jalinan hubungan sosial budaya dan kekeluargaan yang sangat erat di antara masyarakat kedua negara; hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan yang prospektif; dan hubungan dalam pergaulan internasional yang sating membutuhkan. Dilatarbelakangi faktor-faktor pendukung tersebut, kebijakan Indonesia terhadap RDTL perlu untuk lebih strategis dan siginfikan. Berbagai bentuk kerjasama di bidang budaya, pendidikan, ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis, kerjasama keamanan dan perbatasan harus ditingkatkan. Hubungan RI-RDTL perlu ditingkatkan menjadi comprehensive relations, suatu kondisi yang dibangun oleh tiga dimensi yaitu penguatan kerjasama yang ada, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan berupa keterlibatan non state actor tanpa terhalangi oleh birokrasi serta peningkatan rasa saling percaya. Oleh karena itu upaya people to people contact antara kedua negara perlu terus ditingkatkan. Kebijakan Indonesia untuk membuka akses kepada warga RDTL bersekolah di Indonesia baik melalui beasiswa maupun non beasiswa atau kerjasama antar insitusi pendidikan kedua negara secara kuantitas masih dapat ditingkatkan. Di samping itu, potensi pengiriman tenaga kerja terampil dan terdidik ke RDTL seperti konsultan di departemen-departemen teknis disebabkan adanya kebutuhan juga perlu diperhatikan. Dalam kaftan dengan security border management, dirasakan upaya ini perlu mencakup seluruh pemangku kepentingan yang berada di sepanjang perbatasan, dan diperlukan pemberdayaan pemerintah kabupaten terkait seperti Kabupaten Belu. Dalam kaitan ini, mekanisme kerjasama melalui bantuan teknis dan pemberdayaan potensi hubungan di wilayah perbatasan merupakan salah satu modalitas yang dapat lebih dikembangkan.
Dalam rangka memproyeksikan dan menyusun suatu kerangka strategis pemikiran kebijakan Indonesia ke depan dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, Badan Pengkajian dan. Pengembangan Kebijakan (BPPK) telah menyelenggarakan Diskusi Terbatas mengenai "Indonesia-Timor Leste: Upaya Memperkukuh Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan", 22-23 Mei 2008, di Bali. Diskusi terbatas tersebut telah dihadiri oleh wakil-wakil dari instansi pemerintah, balk pusat maupun daerah sipil dan militer, khususnya Bali dan NTT, unit-unit operasional Deplu terkait, akademisi dan institusi pendidikan. Diskusi diawali oleh paparan utama Kuasa Usaha Ad Interim KBRI untuk Timor Leste, Kiki Tjahjo Kusprabowo, dan dilanjutkan dengan presentasi dari empat pembicara yaitu Salvador J. Ximenes Soares, Publisher dan Chief Editor Suara Timor Lorosae; Kusnanto Anggoro, pengamat bidang hubungan internasional; Jonisius R. Mali SH, MM, Kepala Bappeda Kabupaten Belu, NTT dan Prof. A.A. Banyu Perwita, Ph.D., Wakil Rektor Universitas Parahyangan. Pertemuan juga menghadirkan dua nara sumber yakni Duta Besar Agus Tarmidzi, Penasehat Teknis Urusan ASEAN untuk Kementerian Luar Negeri Timor Leste; dan Duta Besar Ahmed Bey Sofwan, Mantan Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Timor Leste. Secara umum pertemuan melihat besarnya potensi dan optimisme bagi terbentuknya hubungan Indonesia - Timor Leste yang lebih baik dan saling menguntungkan. Beberapa faktor pendukung a.l. komitmen dan tingkat determinasi yang kuat dari para pemimpin kedua negara untuk meletakan dasar-dasar pola hubungan yang lebih Baik; jalinan hubungan sosial budaya dan kekeluargaan yang sangat erat di antara masyarakat kedua negara; hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan yang prospektif; dan hubungan dalam pergaulan internasional yang sating membutuhkan. Dilatarbelakangi faktor-faktor pendukung tersebut, kebijakan Indonesia terhadap RDTL perlu untuk lebih strategis dan siginfikan. Berbagai bentuk kerjasama di bidang budaya, pendidikan, ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis, kerjasama keamanan dan perbatasan harus ditingkatkan. Hubungan RI-RDTL perlu ditingkatkan menjadi comprehensive relations, suatu kondisi yang dibangun oleh tiga dimensi yaitu penguatan kerjasama yang ada, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan berupa keterlibatan non state actor tanpa terhalangi oleh birokrasi serta peningkatan rasa saling percaya. Oleh karena itu upaya people to people contact antara kedua negara perlu terus ditingkatkan. Kebijakan Indonesia untuk membuka akses kepada warga RDTL bersekolah di Indonesia baik melalui beasiswa maupun non beasiswa atau kerjasama antar insitusi pendidikan kedua negara secara kuantitas masih dapat ditingkatkan. Di samping itu, potensi pengiriman tenaga kerja terampil dan terdidik ke RDTL seperti konsultan di departemen-departemen teknis disebabkan adanya kebutuhan juga perlu diperhatikan. Dalam kaftan dengan security border management, dirasakan upaya ini perlu mencakup seluruh pemangku kepentingan yang berada di sepanjang perbatasan, dan diperlukan pemberdayaan pemerintah kabupaten terkait seperti Kabupaten Belu. Dalam kaitan ini, mekanisme kerjasama melalui bantuan teknis dan pemberdayaan potensi hubungan di wilayah perbatasan merupakan salah satu modalitas yang dapat lebih dikembangkan.