Question

hindari caleg pelaku korupsi
Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014,
harus mempunyai standar pencalonan anggota legislatif yang tegas dan
ketat. Kriteria calon anggota legislatif (caleg) mesti jelas dan bisa
menjadi instrumen yang bisa mencegah calon-calon bermasalah masuk.
Calon yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggar HAM,
misalnya, tidak boleh masuk daftar. Hal itu penting untuk memastikan
wakil rakyat itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi figur-figur
yang punya integritas.
Tentu saja masing-masing parpol harus punya mekanisme fit and proper
test-nya sendiri. Soal kriteria tidak harus sama bagi semua parpol.
Namun paling tidak, ada hal-hal prinsip yang mesti dipakai semua parpol
dalam menjaring calegnya.
Ini penting mengingat survei telah membuktikan bahwa parlemen, baik
di pusat maupun di daerah, adalah lembaga terkorup, demikian ujar Wakil
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi,
terkait dengan kriteria dalam memilih calon legislatif oleh setiap
partai politik yang akan bersaing dalam pemilu tahun 2014.
Standardisasi caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat
kriteria yang jelas dan tegas tentang siapa saja orang yang layak
diusung menjadi caleg partainya. Hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam
kriteria caleg salah satunya adalah antikorupsi. Konsekuensinya, caleg
yang punya track record pernah terlilit kasus korupsi tidak
boleh diusung sebagai caleg. Selain antikorupsi, yang harus
dipertimbangkan adalah sikap moral dari bakal caleg. Bila yang
bersangkutan terbukti pernah punya selingkuhan atau berpoligami,
semestinya tidak dapat diusung sebagai caleg.
Sementara itu, pelanggar HAM, merupakan satu bagian dari agenda
reformasi yang hingga kini belum tuntas. Pelanggar HAM dalam bentuk apa
pun tak dapat dicalonkan sebagai caleg karena fungsi wakil rakyat salah
satunya adalah melakukan advokasi terhadap pelanggaran- pelanggaran HAM
melalui legislasi. Ironis bila pelanggar HAM mengadvokasi pelanggaran
HAM.

pendapat yang menyatakan setuju atau tidaknya serta alasan???

Answer 1

Setuju.
alasannya : karena calon legislatif merupakan jabatan penting di pemerintahan yang terdiri dari orang orang pilihan masyarakat yang akan menjadi wakil dari masyarakat itu sendiri. sehingga, baik atau buruknya masyarakat tergantung pada caleg pilihan masyarakat tersebut. Dan menurut saya, hal yang dilakukan seperti menjaring caleg dalam hal korupsi itu, dapat memperbaiki sikap sikap dari anggota pejabat pemerintahan. dan juga, karena caleg merupakan contoh gambaran langsung dimasyarakat yg seharusnya sikap dan perilakunya dapat ditiru.
jika caleg korupsi, rakyat korupsi, bangsa indonesia tidak akan maju.