Question

Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi-bagi dari tingkat karesidenan sampai desa. Mengapa dan apa alasan Jepang?

Answer 1

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: XI SMA

Kategori: Masa Pendudukan Jepang

Kode Kategori berdasarkan kurikulum KTSP:  11.3.8

Kata kunci: pelaksanaan pemerintahan, wilayah Indonesia, dibagi-bagi , karesidenan, desa, Jepang

 

Jawaban:

Dalam pelaksanaan pemerintahan, wilayah Indonesia dibagi-bagi dari tingkat karesidenan sampai desa. Alasan Jepang ialah karena:

1)  Untuk membuat wilayah pertahanan.

2) untuk memperkuat posisi Jepang di Indonesia.

 

Pembahasan:

Indonesia pernah dijajah bangsa Eropa antara lain Portugis, Spanyol, Inggris dan belanda. Penjajah Indonesia yang berasal dari Asia yaitu Jepang. Penjajah yang paling lama bercokol di Indoensia ialah Belanda selama 350 tahun.  Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun 6 bulan lamanya.

 

Jepang mulai masuk Indonesia dengan menguasai Tarakan Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Bogor, Subang, dan yang paling akhir yaitu Kalijati. Dalam tempo yang singkat maka Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang.

 

Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan wakil dari Jepang yaitu Letjen Hitosyi Imamura , wakil dari Belanda yaitu Letjen H. Ter Poorten menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda . Belanda menyerahkan wilayah Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Dengan demikian kolonisasi digantikan oleh Jepang.

 

Jepang membagi wilayah administratif di Indonesia menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

a.Dengan pusatnya di Jakarta yaitu berkedudukan Tentara XVI (Rikugun/Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Jawa dan Madura.

b.Dengan pusatnya di Bukittinggi yaitu berkedudukan Tentara XXV (Rikugun /Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Sumatra

c.Dengan pusatnya di Makassar yaitu berkedudukan Armada Selatan II (kaigun/Angkatan Laut) memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

Setiap pemerintahan pada wilayah masing-masing tersebut diketuai oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar “GUNSEIKAN” (kepala pemerintahan militer) dan staf pemerintahan militer disebut “GUNSEIKANBU”. Pemerintahan militer setempat dikoordinasi oleh gubernur yang diberi nama “GUNSEINBU”.

 

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang yaitu sebagai berikut.

a.Gunshireikan (panglima tentara), kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan.

b.Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara.

c.Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan Yogyakarta) terbagi menjadi 6 wilayah pemerintahan.

d. SYUCO  memimpin Syu (karesidenan)

e. SYICO  memimpin Syi (kotapraja)

 f. KENCO  memimpin Ken (kabupaten)

g. GUNCO memimpin Gun (distrik)

h. SONCO memimpin Son (kecamatan)

i. KUCO memimpin Ku (kelurahan atau desa)

 

Tugas dari GUNSEINBU yakni untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat. Pada saat datang ke Indonesia, kapal Jepang tenggelam karena Sekutu menyerang Jepang dengan memakai torpedo. Oleh karena itu tenaga pemerintahan Jepang untuk penempatan Indonesia yang dikirim dari Jepang melalui kapal tersebut, mereka semua meninggal dunia. Akibatnya tenaga pemerintahan Jepang di Indonesia masih kurang . Untuk mengatasinya, Jepang mempekerjakan orang pribumi untuk menjadi pegawai mereka.

 

Jepang membentuk DEPARTEMEN PEMERINTAHAN yang terdiri dari:

a. Departemen Kehakiman (Shihobu)

b.Departemen Kepolisian (Keimubu)

c. Departemen Keuangan (Zaimubu)

d.Departemen Urusan Umum (Somubu)

e.Departemen Dalam Negeri (Naimubu)

f.Departemen Lalu Lintas (Kotsubu)

g.Departemen Propaganda (Sendenbu)

h.Departemen Perekonomian (Sangyobu). (Lt)