1. Masa Islam: Pada masa Islam, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya sistem jizyah yang dikenakan kepada umat non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara umat Islam dan non-Muslim untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan bersama.
2. Masa Penjajahan: Pada masa penjajahan, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kerjasama antara pihak kolonial Belanda dengan elit pribumi dalam memerintah dan mengelola wilayah. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan politik etis yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20.
3. Masa Kemerdekaan Orde Lama: Pada masa kemerdekaan orde lama, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
4. Masa Kemerdekaan Orde Baru: Pada masa kemerdekaan orde baru, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat dalam proyek-proyek infrastruktur dan industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
5. Masa Reformasi: Pada masa reformasi, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam adanya kebijakan desentralisasi dan pemberian kekuasaan kepada daerah serta pengarusutamaan hak asasi manusia.
1. Masa Islam: Pada masa Islam, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya sistem jizyah yang dikenakan kepada umat non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara umat Islam dan non-Muslim untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan bersama.
2. Masa Penjajahan: Pada masa penjajahan, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kerjasama antara pihak kolonial Belanda dengan elit pribumi dalam memerintah dan mengelola wilayah. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan politik etis yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad ke-20.
3. Masa Kemerdekaan Orde Lama: Pada masa kemerdekaan orde lama, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kebijakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
4. Masa Kemerdekaan Orde Baru: Pada masa kemerdekaan orde baru, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat dalam proyek-proyek infrastruktur dan industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
5. Masa Reformasi: Pada masa reformasi, kebijakan Mitra Satata dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam adanya kebijakan desentralisasi dan pemberian kekuasaan kepada daerah serta pengarusutamaan hak asasi manusia.
Jangan lupa jadikan jawaban tercerdas ya :)