Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:
Ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
1.) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2.) cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3.) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. 4.)perekonomian nasional diselenggarakan bedasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5.) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang........
Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:
Ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
1.) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2.) cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3.) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
4.)perekonomian nasional diselenggarakan bedasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan , kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5.) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang undang........
sekian