Berikan penjelasan tentang NASAKOM dan apa pengaruhnya terhadap kondisi politik Indonesia
berlian116
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme(disingkat: NASKOM) adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden soekarno di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari Demokrasi Terpimpin.
Pada 1956 Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem tradisional desa dengan menampilkan diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan campuran antara tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi pemerintah koperasi 'Nas-A-Kom'. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI).
~~Dampak Nasakom terhadap keadaan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu; dapat dilihat dari gagasan politik Sukarno bersama dengan tokoh-tokoh besar PKI dalam mengambil setiap langkah keputusan, seperti menggagas KTT, merumuskan GNB (Gerakan Non Blok), politik Mercusuar, Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang dan pembebasan Irian Barat. Selain itu walaupun tidak secara langsung kekuatan persatuan dari golongan-golongan yang tertaut dalam persatuan Nasakom ini telah memberikan kekuatan tersendiri kepada Presiden Sukarno untuk mengukuhkan dan mempertahankan kekuasaannya pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut. Selain itu konsep Nasakom yang mengikutsertakan PKI, berdampak semakin berkembangnya partai ini pada masa itu. Dimana PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, keanggotan PKI diperkiran mencapai 3 juta orang hingga tahun 1962-1963. Berkembangnya partai ini pada masa itu tentu memberikan dampak tersendiri bagi sistem perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut. Seperti terjadinya pemberontakan berdarah G30S 1965, menyusul dikeluarkannya SP 11 Maret 1966 yang menjadi akhir kekuasaan Sukarno sebagai pemegang kekuatan dan kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966.
Pada 1956 Soekarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami antar hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem tradisional desa dengan menampilkan diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan campuran antara tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme menjadi pemerintah koperasi 'Nas-A-Kom'. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI).
~~Dampak Nasakom terhadap keadaan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu; dapat dilihat dari gagasan politik Sukarno bersama dengan tokoh-tokoh besar PKI dalam mengambil setiap langkah keputusan, seperti menggagas KTT, merumuskan GNB (Gerakan Non Blok), politik Mercusuar, Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang dan pembebasan Irian Barat. Selain itu walaupun tidak secara langsung kekuatan persatuan dari golongan-golongan yang tertaut dalam persatuan Nasakom ini telah memberikan kekuatan tersendiri kepada Presiden Sukarno untuk mengukuhkan dan mempertahankan kekuasaannya pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut. Selain itu konsep Nasakom yang mengikutsertakan PKI, berdampak semakin berkembangnya partai ini pada masa itu. Dimana PKI menjelma menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, keanggotan PKI diperkiran mencapai 3 juta orang hingga tahun 1962-1963. Berkembangnya partai ini pada masa itu tentu memberikan dampak tersendiri bagi sistem perpolitikan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tersebut. Seperti terjadinya pemberontakan berdarah G30S 1965, menyusul dikeluarkannya SP 11 Maret 1966 yang menjadi akhir kekuasaan Sukarno sebagai pemegang kekuatan dan kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966.
semoga bermanfaat