Berdasarkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat hubungan dengan pelaksanaan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah....
a.segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh presiden sebagai kepala negara b.presiden sebagai pemimpin negara tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah pemerintahan c.presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin perdana menteri d.penerapan Undang-Undang Sementara (UUDS) tahun 1950 masih tetap berlaku
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terkait dengan pelaksanaan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah:
c. presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin perdana menteri.
Dalam model pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang diatur oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden berperan sebagai lambang kesatuan negara, sementara pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri. Presiden tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan masalah pemerintahan, melainkan perdana menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintahan.
a.segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh presiden sebagai kepala negara
Pembahasan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah dekrit dikeluarkan oleh presiden soekarno untuk membubarkan badan konstituante gagal menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD dan menghapus sistem parlementer yang sejak tahun 1950.
Jawaban:
C
Penjelasan:
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terkait dengan pelaksanaan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah:
c. presiden hanya sebagai lambang kesatuan dan pelaksanaan kepemerintahan dipimpin perdana menteri.
Dalam model pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang diatur oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden berperan sebagai lambang kesatuan negara, sementara pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh perdana menteri. Presiden tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan masalah pemerintahan, melainkan perdana menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintahan.
a.segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh presiden sebagai kepala negara
Pembahasan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah dekrit dikeluarkan oleh presiden soekarno untuk membubarkan badan konstituante gagal menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD dan menghapus sistem parlementer yang sejak tahun 1950.
Semoga Bermanfaat yah....