Question

beras terigu gula minyak sayur lpg jenis saluran distribusi...alasan nya​

Answer 1

Jawaban:

KAJIAN KEBIJAKAN HARGA PANGAN

Salah satu isu dalam kebijakan pemerintah adalah kebijakan

stabilisasi harga pangan. Karakteristik produk pangan yaitu harga yang

fluktuatif dan produksi yang bersifat musiman. Berbagai peraturan muncul

yang esensinya adalah untuk menjaga agar kenaikan harga dapat

dikendalikan dan stabil serta mempunyai dampak yang minimal terhadap

inflasi. Kebijakan harga pangan dalam pelaksanaannya belum terlihat

efektif sehingga perlu penelaahan dari sisi kebijakan, mekanisme

pelaksanaan dan kelembagaan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk

(a) menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan harga pada bahan

kebutuhan pokok di Indonesia dan (b) merumuskan usulan kebijakan

harga bahan kebutuhan pokok. Kajian ini menggunakan pendekatan

statistik dan deskriptif-kualitatif yaitu profitabilitas usaha tani, koefisien

variasi, moving koefisien variasi dan trend. Hasil analisis menunjukkan

bahwa tidak semua komoditi bahan kebutuhan pokok mendapat

penetapan kebijakan harga yang sama dan perlu melihat aspek strategis

dari komoditi tersebut seperti perannya terhadap inflasi, besarnya pangsa

pengeluaran pangan terhadap masyarakat serta fluktuasi harga. Mengacu

pada karakteristik produksi dan struktur pasar komoditas pangan pokok di

dalam negeri, serta kebijakan pada masing-masing komoditas, maka (a)

penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah telah diterapkan pada

komoditi gula dan beras; (b) penetapan harga eceran tertinggi dapat

diterapkan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng. Dalam

pelaksanaannya, kebijakan HET dilakukan untuk mengantisipasi gejolak

harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen sehingga perlu ada intervensi

operasi pasar; (c) kebijakan harga acuan telah diterapkan pada komoditi

cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa

pasca panen serta (d) kebijakan harga khusus. Kebijakan harga khusus

hanya diterapkan pada menjelang, saat dan setelah hari besar

keagamaan sehingga penetapan harganya tidak perlu dilakukan pada

semua komoditi. Implikasinya adalah perlu institusi yang berperan dalam

hal monitoring dan evaluasi, perlu ada mekanisme controling dan

monitoring serta penegakan sanksi hukum dalam bentuk pidana atau

denda/sanksi yang secara eksplisit tertulis dalam suatu peraturan teknis

untuk mengurangi tindakan spekulasi pasar terhadap kenaikan harga.

Kata kunci: kebijakan harga pangan, koefisien keragaman, dan

kelembagaan

Puska Dagri, BP2KP, Kementerian Perdagangan iii

ABSTRACT

STUDY OF FOOD PRICE POLICY

One of the main issues on government policy is the policy of

stabilization of food prices. The Characteristics of food product are

fluctuated on price and seasonal on production. Many regulation are

produced with its essence is to keep price increases under control, stable

and have minimal impact on inflation. Food pricing policy in practice still

ineffective so that review of the policies, mechanisms and institutional

implementation is necessary. Therefore, the aims of this study are to (a)

analyze the possible application of pricing policies on staple food

commodities in Indonesia and (b) to formulate policy of staple food

commodities. This study uses a statistical approach and qualitative

descriptive on farm profitability, coefficient of variation, the moving

coefficient of variation and trends. The analysis showed that not all staple

food commodities have the same pricing policy. Aspect of strategic role of

the commodities on inflation, the share on food expenditure to the

community, and price fluctuations are needed to look at. Referring to the

characteristics of production and the market structure of essential food

commodities in domestic market, as well as policies on each commodity, it

can be conclude that (a) determining the purchase price of government

policy has been applied to sugar and rice; (b) the determination of the

highest retail price (HET) can be applied to rice, sugar and cooking oil. In

practice, HET policy is to anticipate volatility of prices at the consumer

level that needs to be intervene by market operations; (c) the reference

pricing policy has been applied to chili and onions an also improving

production management and post-harvest period, (d) special price policy.

Special pricing policy only applied before, during and after religious

holidays so pricing is not necessary in all commodities. The implication of

this policy is the need of institution that plays a role in terms of monitoring

and evaluation. The implementations of these policies need a mechanism

on controlling, monitoring and law enforcement in the form of criminal

sanctions or penalties. The sanctions should explicitly write in a technical

regulation to reduce the action of market speculation on prices.

Key words: food price policy, coefficient variation, and i

Penjelasan: