FozimatAmhas
1.perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler 2.Den Haag,Belanda 3.dinas imigrasi 4.disebabkan oleh lewatnya waktu,pembatalan,berlakunya suatu syarat batal 5.sebagai perekat untuk mendasari pembaharuan tekad bangsa dan negara masing-masing dalam meningkatkan martabatnya serta tetap berusaha melaksanakan kerjasama guna menanggulangi beragam kesenjangan ekonomi, sosial, budaya dan politik negara-negara di kedua benua 6.18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung 7.sebab dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karena pengangkatannya tidak berdasarkan mekanisme di mpr selaku lembaga tertinggi negara ketika itu 8. sidang istimewa 23 juli 2001 dilakukan untuk memberhentikan abdurrahman wahid setelah berbagai pertentangan dgn parlemen 9.Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang,Tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat satu karena merasa yang punya otonomi adalah daerah Kabupaten/kota 10.Memelihara dan menetapkan stabilitas Nasional,Meluruskan otonomi daerah,.Mendukung dana, tenaga, dan sumberdaya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Dari segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik
2.Den Haag,Belanda
3.dinas imigrasi
4.disebabkan oleh lewatnya waktu,pembatalan,berlakunya suatu syarat batal
5.sebagai perekat untuk mendasari pembaharuan tekad bangsa dan negara masing-masing dalam meningkatkan martabatnya serta tetap berusaha melaksanakan kerjasama guna menanggulangi beragam kesenjangan ekonomi, sosial, budaya dan politik negara-negara di kedua benua
6.18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung
7.sebab dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karena pengangkatannya tidak berdasarkan mekanisme di mpr selaku lembaga tertinggi negara ketika itu
8. sidang istimewa 23 juli 2001 dilakukan untuk memberhentikan abdurrahman wahid setelah berbagai pertentangan dgn parlemen
9.Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang,Tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat satu karena merasa yang punya otonomi adalah daerah Kabupaten/kota
10.Memelihara dan menetapkan stabilitas Nasional,Meluruskan otonomi daerah,.Mendukung dana, tenaga, dan sumberdaya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Dari segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik