Bagaimana kedudukan partai politik dalam demokrasi terpimpin
rain44
Permasalahan yang dikaji dari penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah situasi politik Indonesia masa Demokrasi Liberal; (2) bagaimanakah situasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966?; (3) bagaimanakah peran partai politik di Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin 1959-1966?; (4) Bagaimanakah dampak penerapan Demokrasi Terpimpin terhadap ketatanegaraan Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber (heuristik), (3) kritik (verifikasi), (4) interpretasi (sintesis dan analisis), (5) penulisan sejarah (historiografi). Dari penelitian ini diperoleh hasil: (1) pada masa Demokrasi Liberal Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Parlementer, namun sistem ini tidak sesuai dengan Indonesia, para perwakilan partai yang ada di parlemen lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan negara. Meski demikian pada masa Demokrasi Liberal Indonesia sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kali. (2) Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana kedudukan partai politik tidak terlalu berperan dalam berlangsungnya pemerintahan. Hal ini dikarenakan peranan partai politik sebagian besar diambil oleh militer, dilanjutkan dengan peraturan presiden yang dikenal dengan penyederhanaan partai politik, sehingga menyebabkan dominasi satu partai politik tertentu yakni, PKI. (3) Keterlibatan PKI juga di dukung dengan konsepsi Presiden Sukarno tentang Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Konsepsi presiden ini menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga dapat dibedakan menjadi 2 bagian yakni partai politik pendukung pemerintah dan partai politik bukan pendukung pemerintah. Hasil pemilu daerah 1957 menempatkan PKI menjadi partai besar, dengan hasil yang demikian partai-partai besar lainnya seperti PNI, Masyumi, NU menolak diadakan pemilu 1959 karena ditakutkan PKI akan menjadi pemenang di pemilu 1959. (4) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, hal ini tampak dari segala aspek ketatanegaraan dipimpin oleh Presiden Sukarno.
1 votes Thanks 1
frandyn Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber (heuristik), (3) kritik (verifikasi), (4) interpretasi (sintesis dan analisis), (5) penulisan sejarah (historiografi).
Dari penelitian ini diperoleh hasil: (1) pada masa Demokrasi Liberal Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Parlementer, namun sistem ini tidak sesuai dengan Indonesia, para perwakilan partai yang ada di parlemen lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan negara. Meski demikian pada masa Demokrasi Liberal Indonesia sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kali. (2) Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana kedudukan partai politik tidak terlalu berperan dalam berlangsungnya pemerintahan. Hal ini dikarenakan peranan partai politik sebagian besar diambil oleh militer, dilanjutkan dengan peraturan presiden yang dikenal dengan penyederhanaan partai politik, sehingga menyebabkan dominasi satu partai politik tertentu yakni, PKI. (3) Keterlibatan PKI juga di dukung dengan konsepsi Presiden Sukarno tentang Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Konsepsi presiden ini menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga dapat dibedakan menjadi 2 bagian yakni partai politik pendukung pemerintah dan partai politik bukan pendukung pemerintah. Hasil pemilu daerah 1957 menempatkan PKI menjadi partai besar, dengan hasil yang demikian partai-partai besar lainnya seperti PNI, Masyumi, NU menolak diadakan pemilu 1959 karena ditakutkan PKI akan menjadi pemenang di pemilu 1959. (4) Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia, hal ini tampak dari segala aspek ketatanegaraan dipimpin oleh Presiden Sukarno.