naylaabida
Yang menjadi pokok persoalan adalah pada ketidakmampuan aparat dalam pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok demonstrasi keagamaan atau radikalisme keagamaan. Kalau letak persoalannya di sana, berarti yang paling bertanggung jawab adalah pihak aparat. Karena itu saya masih berpandangan bahwa pemerintah seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap pencipataan kondisi yang lebih baik, bukan menjadi tanggung jawab civil society. Sebagai warga, saya pasti akan memperjuangkan citizen rights saya, termasuk di dalamnya hak untuk meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Di dalamnya ada hak saya untuk melaksanakan keyakinan dan agama yang saya yakini. Ketika kepentingan hak warga negara berbenturan satu dengan yang lain, di situ harus ada katalisator. Yakni pemerintah yang harus menciptakan kesepakatan dengan menjadi mediator yang fair. Sayangnya kesepakatan itu tidak tercapai, akhirnya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat. Masing-masing kelompok menuntut hak mereka. Umat Islam menuntut agar agama mereka tidak dinistakan, dan sebagian dari mereka menilai Ahmadiyah telah menodai Islam. Namun pemerintah harus tegas bahwa mereka tidak berhak melenyapkan Ahmadiyah. Karena kelompok Ahmadiyah juga mempunyai hak untuk hidup. Ini sebetulnya batas di mana agama harus berakhir dan pemerintah harus berperan. Pemerintah hendaknya melakukan proses negosiasi.