Apa yang menjadi latar belakang penerapan otonomi daerah secara luas,nyata, dan bertanggung jawab?
Zezie
Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepada Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu enam tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah. Azas kesenjangan fiskal (fiskal gap) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Sehubungan dengan keperluan tersebut maka saat ini sangat diperlukan tersedianya data yang digunakan sebagai dasar penghitungan DAU yaitu jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat kabupaten/kota.
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mendukung
pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepada Pemerintahan Daerah diberikan
kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber
keuangan lain seperti perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang berupa Dana
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK).
Selama kurun waktu enam tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber
pendapatan utama Pemerintah Daerah. Azas kesenjangan fiskal (fiskal gap) yang
mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan
terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata.
Sehubungan dengan keperluan tersebut maka saat ini sangat diperlukan tersedianya
data yang digunakan sebagai dasar penghitungan DAU yaitu jumlah penduduk,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat kabupaten/kota.