Di zaman pemerintahan Orde Baru, kebijakan publik yang ada kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat bahkan cenderung untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Hal ini bukan membuat pembangunan merata tetapi menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial di berbagai aspek kehidupan.
Kondisi sosial masyarakat di masa reformasi bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Banyak pengangguran akibat krisis moneter yang terjadi, akibatnya para pekerja menuntut kenaikan gaji disaat perusahaan mengalami kerugian. Pengangguran ini mengakibatkan timbulnya masalah kriminalitas di Indonesia meningkat drastis.
Ekonomi
Kebijakan ekonomi di masa orde baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dari masa orde baru. Ini dikarenakan stabilitas politik yang membuat pemerintah tidak melakukan perubahan terutama untuk anggaran negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa orde baru dituangkan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan APBN. Pemerintah juga melakukan kebijakan deregulasi perbankan dan reformasi perpajakan agar dapat berinvestasi dalam pembangunan nasional. Tetapi langkah ini tidak terealisasikan sepenuhnya karena pemerintah terlalu bergantung pada uang pinjaman luar negeri.
Pada masa reformasi, kebijakan untuk memperbaiki kestabilan ekonomi belum terlalu signifikan dilakukan. Padahal masalah KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kinerja BUMN, pemulihan ekonomi, dan kurs rupiah yang merosot.
Politik
Di masa orde baru, jumlah partai politik yang banyak ditata menjadi 3 partai besar (PPP, PDI, dan Golkar). Tetapi, penataan ini tidak membuat peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat terjadi. Bahkan, peran partai politik sebagai wadah penyalur benar-benar nyaris mandul dan hampir tidak berfungsi.
Kehidupan politik pada masa reformasi sudah cukup baik. Di masa reformasi, pemilu sudah dilaksanakan dengan memilih MPR, DPR, dan DPRD. Dilanjutkan, pemilu satu hari terbesar yang dimenagkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Budaya
Di masa orde baru, pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cina nya, melarang adat istiadat orang Cina dipertontonkan dan melarang semua kegiatan yang dianggap termasuk paham komunis.
Pada masa reformasi, Gus Dur menghapuskan diskrimasi mengenai diskrimasi adat istiadat dan kebudayaan Cina. Tahun Baru Cina pun dijadikan hari libur nasional untuk menghormati warga keturunan Cina. Sikap pemerintah RRC yang dengan tegas menyatakan orang Tionghoa adalah warga Indonesia harus loyal kepada Indonesia, mengartikan bahwa mereka sangat senang dan merasa diskrimasi yang terjadi sudah hilang.
Di zaman pemerintahan Orde Baru, kebijakan publik yang ada kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat bahkan cenderung untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Hal ini bukan membuat pembangunan merata tetapi menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial di berbagai aspek kehidupan.
Kondisi sosial masyarakat di masa reformasi bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Banyak pengangguran akibat krisis moneter yang terjadi, akibatnya para pekerja menuntut kenaikan gaji disaat perusahaan mengalami kerugian. Pengangguran ini mengakibatkan timbulnya masalah kriminalitas di Indonesia meningkat drastis.
Ekonomi
Kebijakan ekonomi di masa orde baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dari masa orde baru. Ini dikarenakan stabilitas politik yang membuat pemerintah tidak melakukan perubahan terutama untuk anggaran negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa orde baru dituangkan di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan APBN. Pemerintah juga melakukan kebijakan deregulasi perbankan dan reformasi perpajakan agar dapat berinvestasi dalam pembangunan nasional. Tetapi langkah ini tidak terealisasikan sepenuhnya karena pemerintah terlalu bergantung pada uang pinjaman luar negeri.
Pada masa reformasi, kebijakan untuk memperbaiki kestabilan ekonomi belum terlalu signifikan dilakukan. Padahal masalah KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kinerja BUMN, pemulihan ekonomi, dan kurs rupiah yang merosot.
Politik
Di masa orde baru, jumlah partai politik yang banyak ditata menjadi 3 partai besar (PPP, PDI, dan Golkar). Tetapi, penataan ini tidak membuat peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat terjadi. Bahkan, peran partai politik sebagai wadah penyalur benar-benar nyaris mandul dan hampir tidak berfungsi.
Kehidupan politik pada masa reformasi sudah cukup baik. Di masa reformasi, pemilu sudah dilaksanakan dengan memilih MPR, DPR, dan DPRD. Dilanjutkan, pemilu satu hari terbesar yang dimenagkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Budaya
Di masa orde baru, pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cina nya, melarang adat istiadat orang Cina dipertontonkan dan melarang semua kegiatan yang dianggap termasuk paham komunis.
Pada masa reformasi, Gus Dur menghapuskan diskrimasi mengenai diskrimasi adat istiadat dan kebudayaan Cina. Tahun Baru Cina pun dijadikan hari libur nasional untuk menghormati warga keturunan Cina. Sikap pemerintah RRC yang dengan tegas menyatakan orang Tionghoa adalah warga Indonesia harus loyal kepada Indonesia, mengartikan bahwa mereka sangat senang dan merasa diskrimasi yang terjadi sudah hilang.