Dramos
Manfaat nya ialah a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang TentaraKerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa paraanggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
2 votes Thanks 2
Saffana2311
Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional.Misalnya, saat Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, wakil-wakil India dan Australiamengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB, kemudian PBBsebagai perantara antara Indonesia-Belanda membentuk Komisi Tiga Negara. Dengan dibentuknyaKTN , akhirnya Indonesia – belanda melakukan perundingan di kapal Amerika yaitu kapal Renville.
- Melalui kerja sama Internasional ( PBB ) , Lembaga Internasional tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antar negara.Misalnya, pada Agresi Militer Belanda yang kedua PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia – Belanda: - menghentikan saling menyerang - membebaskan segala tawanan - berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville - pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta
Selain itu Dewan Keamanan PBB juga membantu mengadakan perdamaian secepat-cepatnya, yaitumenetapkan tanggal, waktu, serta syarat untuk mengadakan KMB.
- Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB.Misalnya, Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1962.
- Dengan adanya kerja sama Internasional ( PBB ) dapat melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM, misalnya:
- Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948 - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966 - Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik, tahun 1966.
- Dengan kerja sama Internasional yang terwujud dalam organisasi Internasional di bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan , antara lain :
- OPEC ( Organitation of Petroleum Exporting Country ) - CGI ( Consultative Group of Indonesia ) - GNB ( Gerakan Non Blok - NATO ( North Atlantic Treaty Organitation ) - OIC ( Organitation of the Islamic Conference )
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang TentaraKerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa paraanggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
- Melalui kerja sama Internasional ( PBB ) , Lembaga Internasional tersebut berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antar negara.Misalnya, pada Agresi Militer Belanda yang kedua PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia – Belanda:
- menghentikan saling menyerang
- membebaskan segala tawanan
- berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville
- pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta
Selain itu Dewan Keamanan PBB juga membantu mengadakan perdamaian secepat-cepatnya, yaitumenetapkan tanggal, waktu, serta syarat untuk mengadakan KMB.
- Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB.Misalnya, Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1962.
- Dengan adanya kerja sama Internasional ( PBB ) dapat melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM, misalnya:
- Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik, tahun 1966.
- Dengan kerja sama Internasional yang terwujud dalam organisasi Internasional di bawah PBB masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan , antara lain :
- OPEC ( Organitation of Petroleum Exporting Country )
- CGI ( Consultative Group of Indonesia )
- GNB ( Gerakan Non Blok
- NATO ( North Atlantic Treaty Organitation )
- OIC ( Organitation of the Islamic Conference )