Question

Apa itu kompleksitas sistem kekuasaan?

Answer 1

Detail. Kompleksitas detail adalah kompleksitas dari sebuah sistem mengingat tingkat kedetailan dalam perancangan, pembuatan dan pengelolaan (3P) sangat tinggi di luar kemampuan seorang individu biasa. Konsep Systems Engineering (Rekayasa/Teknik Sistem) secara garis besar membahas teknik untuk melakukan 3P ini. Rekayasa Sistem berasal dari dunia militer (terutama di AS) yang produk-produknya sangat kompleks secara komponen karena bersifat teknologi tinggi (high tech), tingkat keselamatan yang tinggi (high safety concerns) dan tingkat adaptasi terhadap kebutuhan yang tinggi (custom product). Pembuatan pesawat terbang adalah sebuah kompleksitas detail karena merupakan orkestra rumit akibat banyaknya bagian yang harus dirangkai untuk mendapatkan satu produk.
Dinamis. Kompleksitas Dinamis adalah kompleksitas karena banyaknya kemungkinan kejadian yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Sifat dinamis memang memiliki hubungan erat dengan dimensi waktu. Bermain catur adalah contoh kompleksitas dinamis ini, karena banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dalam mengambil keputusan, dan ketika keputusan telah dilakukan (menggerakkan biji catur) terbukalah kemungkinan-kemungkinan baru yang harus dipertimbangkan.Sebuah sistem akan memiliki sifat dinamis ketika ada unsur manusia didalamnya, karena setiap manusia adalah makhluk yang memiliki satu unsur unik: ketidakpastiannya dalam mengambil keputusan. Ditambah pula dengan kenyataan kalaupun mengambil keputusan sering tidak seperti yang diduga. itu jika satu orang manusia, bagaimana dengan organisasi yang lebih dari satu manusia yang saling berinteraksi. Sistem dengan unsur manusia sering disebut sebagai HAS – Human Activity Systems - Sistem Aktivitas Manusia, dan pasti memiliki kompleksitas dinamis.

Answer 2

Dinamika partai politik di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan dinamis. Sejarah partai politik di Indonesia bermula sejak pertama kali demokrasi diterapkan setelah Indonesia dinyatakan merdeka secara de jure pada tanggal 17 Agustus 1945. Di awal penerapannya, sistem parlementer diterapkan untuk mengakomodasi keadaan multipartai liberal. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem dimana kekuasaan terletak di parlemen. Mulai tahun 1959, Soekarno mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial dengan label Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan mutlak berada di tangannya.Heterogenitas politik masyarakat Indonesia saat itu terbagi, setidaknya, menjadi tiga ideologi partai yaitu nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme. Meski berupaya menyatukan ketiga kekuatan besar nasional tersebut, Soekarno lebih mendekatkan diri kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, keadaan politik waktu itu cenderung dihegemoni oleh PKI. Beralih ke masa Orde Baru, sentralitas kekuasaan presidensial ini masih dinikmati Soeharto dengan Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai manifestasi kekuasaannya. Hingga masa orde baru inilah kondisi kepartaian yang cenderung hegemonik berakhir dan Indonesia mulai memasuki fase kepartaian baru yakni fase multipartai yang kompetitif.Berangkat dari kondisi ini, sistem presidensial yang sudah eksis dan berlandaskan UUD 1945 harus bersanding dengan sistem multipartai sebagai dinamika politik baru di tanah air. Kondisi ini dikarenakan banyaknya partai politik bermunculan pasca Orde Baru. Kondisi yang kompetitif ini menjadikan kompromi-kompromi politik semakin kuat sehingga mendorong presiden untuk menyeimbangkan komponen-komponen partai politik koalisi ke dalam tubuh kabinet dengan maksud agar posisi kepresidenan tetap stabil dengan dukungan koalisi. Tak hanya itu, kondisi ini juga menimbulkan intervensi parlemen dalam tata pemerintahan yang bersifat presidensial. Masyarakat menyebut fenomena ini dengan sistem presidensial kuasi parlementer.Dalam hubungannya dengan kepentingan rakyat, setiap partai politik memiliki pijakan ideologis yang akomodatif dan mengakar kepada realitas masyarakat. Ideologi ini seharusnya tercermin dalam keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dasar, keyakinan dan asas yang dijadikan acuan normatif partai politik. Namun, dengan adanya hakikat multipartai dalam sistem presidensial di era reformasi, partai-partai terjebak untuk lebih mempertimbangkan profitabilitas partai lain dibanding ukuran ideologinya. Sebagai bukti, model koalisi yang berkembang belakangan ini menunjukkan bahwa perilaku partai dalam berkoalisi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor berburu jabatan (office seeking) atau mencari suara (vote seeking) dibanding faktor mencari kebijakan (policy seeking).Disorientasi ideologis ini terbukti dengan perilaku partai politik yang menjaring siapa saja yang ingin masuk ke dalam kelompoknya (catch all) tanpa mempertimbangkan ukuran ideologis partai lain. Kondisi ini pula yang menyuburkan semangat partai untuk berkompetisi sehingga partai-partai politik terlalu sibuk mengurusi ambisi masing-masing. Dengan demikian, partai-partai politik tidak lagi akomodatif terhadap realitas masyarakat dan menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun drastis.Menurut Juan J Linz, kondisi ini lebih disebabkan oleh inkompatibilitas antara dinamika multipartai dengan sistem presidensial. Namun, pandangan Linz ini bisa jadi salah bila mempertimbangkan faktor demografis, perkembangan ekonomi, psikologi masyarakat dan sebagainya seperti yang dinyatakan oleh Jose Antonio Cheibub. Masyarakat masih bertanya-tanya perihal kebenaran ide tersebut berkaitan dengan kompleksitas sistem yang ada untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan realitas di tengah kompetisi partai yang tak sehat. Yang jelas, hanya kondisi perpolitikan ke depan yang dapat menjawab semua keraguan ini atau alam yang akan bergerak mencari keseimbangan sendiri dengan cara yang radikal.