apa hubungan piagam jakarta dengan pembukaan UUD Negara RI tahun 19945?
atikaraihana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidangnya tahun 1945 tidak menghasilkan konsensus nasional tentang dasar negara RI yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta, bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang ada sekarang.
Piagam Jakarta yang memuat rumusan resmi pertama Pancasila, disusun dan ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin terkemuka Indonesia, yang menjadi anggota Panitia Sembilan dari BPUPKI, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, KHA Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.
Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement bangsa Indonesia. BPUPKI adalah satu-satunya badan yang paling representatif untuk mewakili bangsa Indonesia ketika itu, baik dari segi keterwakilan suku, agama maupun aliran politik.
0 votes Thanks 2
fahrijalajeng
Karena di dlm uud 1945 alinea 4 ada tentang dasar negara (pancasila) yg diusulkan oleh panitia sembilan yaitu (piagam jakarta)
Piagam Jakarta yang memuat rumusan resmi pertama Pancasila, disusun dan ditandatangani tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin terkemuka Indonesia, yang menjadi anggota Panitia Sembilan dari BPUPKI, yaitu: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Subardjo, KHA Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.
Dalam detik-detik yang menentukan menjelang pengesahan Piagam Jakarta, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Sembilan dengan gigih meyakinkan seluruh anggota sidang BPUPKI untuk menerima rumusan Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement bangsa Indonesia. BPUPKI adalah satu-satunya badan yang paling representatif untuk mewakili bangsa Indonesia ketika itu, baik dari segi keterwakilan suku, agama maupun aliran politik.