Question

Apa dampak politik luar negeri era pak harto baik saat menjabat atau setelah menjabat?

Answer 1

Setelah peristiwa G-30-S/PKI keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk, kemudian pada bulan maret 1967 dalam sidang istimewa MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, dimana pengukuhan dilakukan pada Maret 1968. Masa pemerintahan presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru dimana kebijakan politik baik dalam dan luar negeri diubah oleh Presiden Soeharto. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bansa) pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru bahkan sebagian yang terkait atau masih pendukung dari Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer pada waktu itu. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Dan pemerintahan Soeharto berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang mencakup periode 25-30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Dari keberhasilannya inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai "Bapak Pembangunan".

Titik kejatuhan Soeharto, ketika pada tahun 1998 dimana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia, Dengan besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Soeharto serta makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB Pak Harto membacakan pidato "pernyataan berhenti sebagai presiden RI” setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi