Aktivitas kelompok kelas 7 Halaman 118 MOHON DIBANTU!.... Question from @081298556772

May 2019 1 23 Report

Aktivitas kelompok kelas 7
Halaman 118
MOHON DIBANTU!

Verified answer

Tugas dari lembaga politik berikut :

MPR : melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dan sidang paripurna, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan yang masih berjalan, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar

Presiden : sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas presiden sebagai kepala negara yaitu mengangkat duta atau konsul, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu menetapkan peraturan pemerintah dan menjalankan undang-undang sebagaiman mestinya, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Wakil presiden : memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, membantu presiden dalam urusan kenegaraan, menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga di pemerintahan

DPR : menetapkan undang-undang bersama presiden, membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD, menyusun program legislasi nasional (prolegnas)

DPD : mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membahas RUU, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

Pemerintah daerah : mengembangkan kehidupan demokrasi, melestarikan lingkungan hidup, mengolah administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

DPRD Provinsi : memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur, membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD Kabupaten/Kota : membentuk peraturan daerah bersama bupati, memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Partai Politik : menyalurkan opini public dari warga ke pemerintah, merekrut dan melatih kandidatuntuk jabatan politik, meminta dan mengartikulasikan prioritas kebijakan public dan kebutuhan sipil dan masalah yang diidentifikasi oleh anggota dan pendukung

Pembahasan

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Adapun pelaksanaan pemilu memiliki makna antra lain :

Perspektif demokrasi liberal : sebagai upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik.

Perspektif tujuan : sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar integrasi masyarakat tetap terjamin.

Perspektif tingkat perkembangan negara : sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa.

Dalam pelaksanaannya, pemilu dapat dilaksanakan berdasarkan beberapa sistem diantaranya :

Sistem proporsional, satu wilayah (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency), yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rasio, misalnya 1 : 400.000. Artinya 1 wakil dipilih oleh 400.000 pemilih. Namun sistem proporsional memiliki keuntungan dan kelemahan, diantaranya :

Keuntungan

Tidak ada suara yang hilang, karena lebih bersifat representatif

Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik/daerah

Lebih demokratis, karena menggunakan asas one man one vote

Kualitas wakil rakyat yang akan duduk di DPR dapat terpantau dan terseleksi dengan baik melalui sistem daftar calon.

Kelemahan

Wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya

Kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partai

Kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama satu sama lain

Cenderung mempertajam perbedaan antar partai

Sistem distrik, satu wilayah (satu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal ( single-member constituency ) atas dasar suara terbanyak. Suara lawan yang kalah dianggap hilang. Sama halnya dengan sistem proporsional sistem distrik juga memiliki kelemahan dan keuntungan. Diantaranya :

Kelemahan

Mendorong terjadinya dis-integrasi

Lebih memperjuangkan kepentingan distrik

Partai yang kalah akan kehilangan suara

Memudahkan terjadinya pengkotakan etnis dan agama

Keuntungan

Wakil distrik yang duduk di DPR lebih dekat dengan rakyat pemilihnya.

Lebih aspiratif dan dapat memperjuangkan rakyat pemilihnya

Fragmentasi atau kecenderungan untuk membuat partai dapat dibendung

Dapat mendorong penyederhanaan partai tanpa paksaan

Sistem campuran,

Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui proporsional.