Kelompok separatis menembak mati seorang petani di Papua dalam pembunuhan ketiga terhadap warga sipil dalam di provinsi paling timur itu dua pekan terakhir, demikian juru bicara militer pada Senin (1/6), namun Organisasi Papua Merdeka balik menuduh aparat keamanan berada dibalik penembakan itu.
1. Berdasarkan kutipan di atas, silahkan dianalisis apakah kejahatan tersebut termasuk dalam kategori terorisme, kemukakan alasan anda ?
2. Kemukakan pendapat anda bagaimana pengklasifikasian kejahatan internasional berdasar teori hukum yang berkaitan dengan terorisme ? sertakan dasar hukum, yang membenarkan bahwa terorisme masuk kategori kejahatan internasional ?
3. Kemukakan tentang terorisme sebagai kejahatan internasional dengan contoh perbandingan penerapan hukum di beberapa Negara (minimal 3 negara)?
READY ALL MAKUL 085773615722
1. Berdasarkan kutipan di atas, silahkan dianalisis apakah kejahatan tersebut termasuk dalam kategori terorisme, kemukakan alasan anda ?
2. Kemukakan pendapat anda bagaimana pengklasifikasian kejahatan internasional berdasar teori hukum yang berkaitan dengan terorisme ? sertakan dasar hukum, yang membenarkan bahwa terorisme masuk kategori kejahatan internasional ?
3. Kemukakan tentang terorisme sebagai kejahatan internasional dengan contoh perbandingan penerapan hukum di beberapa Negara (minimal 3 negara)?
READY ALL MAKUL 085773615722
Jawaban:
1. Berdasarkan kutipan tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai terorisme. Untuk dianggap sebagai tindakan terorisme, perlu ada elemen seperti tujuan politik, ideologi ekstrem, atau upaya untuk menimbulkan ketakutan melalui kekerasan sistematis terhadap warga sipil. Tanpa informasi lebih lanjut, sulit untuk mengatakan apakah kejahatan tersebut memenuhi kriteria tersebut.
2. Pengklasifikasian kejahatan internasional, termasuk terorisme, berdasarkan teori hukum, bergantung pada peraturan hukum internasional dan perjanjian internasional yang mendefinisikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Salah satu dasar hukum utama yang membenarkan bahwa terorisme masuk kategori kejahatan internasional adalah Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Terorisme Bersenjata. Kedua konvensi ini mengatur dan mendefinisikan tindakan terorisme sebagai kejahatan internasional.
3. Pengaplikasian hukum terorisme dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh:
a. Amerika Serikat: Amerika Serikat memiliki undang-undang anti-terorisme yang kuat, termasuk Undang-Undang Patriot (Patriot Act) yang memberikan wewenang luas bagi pemerintah untuk menghadapi terorisme. Mereka juga memiliki Komisi Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk menangani masalah terorisme.
b. Prancis: Prancis memiliki undang-undang yang ketat terhadap terorisme, dengan definisi yang mencakup tindakan yang bertujuan menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil. Mereka juga memiliki lembaga seperti Directorate-General for Internal Security (DGSI) yang bertanggung jawab mengatasi ancaman terorisme.
c. Inggris: Inggris memiliki berbagai undang-undang yang berkaitan dengan terorisme, dan mereka mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi masyarakat. Mereka juga memiliki unit khusus, Counter Terrorism Command, untuk menghadapi ancaman terorisme.
Perbedaan dalam hukum dan pendekatan ini dapat menciptakan tantangan dalam kerja sama internasional dalam memerangi terorisme, dan sering kali masalah terkait yurisdiksi muncul ketika tindakan terorisme melintasi batas negara.