5 kelebihan dan kekurangan bentuk pemerintahan republik indonesia
alwiyanibadawiKelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia: Badan eksekutif (presiden) akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif (presiden) mempunyai jangka waktu tertentu.Masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun.
Penyusun Program Kerja Kabinet akan lebih mudah karena dapat disesuaikan dengan jangka waktu semasa mereka menjabat.
Legislatif bukan tempat kaderisasi calon jabatan eksekutif karena badan legislatif dapat diisi oleh orang luar bahkan anggota parlemen pun dapat masuk dalam badan legislatif. Kekurangan Sistem Pemerintahan Indonesia: Kekuasaan eksekutif (presiden) diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif.
.Sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif legislatif kurang jelas, mungkin jelas secara tertulis, namun banyak masyarakat Indonesia sendiri pun masih bingung akan sistem pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negoisasi antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusannya seringkali terlihat tidak tegas, hanya mencari solusi diantara kekerasan kepala legislatif dan eksekutif.
Pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele.
Badan eksekutif (presiden) akan lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif (presiden) mempunyai jangka waktu tertentu.Masa jabatan Presiden Indonesia adalah 5 tahun.
Penyusun Program Kerja Kabinet akan lebih mudah karena dapat disesuaikan dengan jangka waktu semasa mereka menjabat.
Legislatif bukan tempat kaderisasi calon jabatan eksekutif karena badan legislatif dapat diisi oleh orang luar bahkan anggota parlemen pun dapat masuk dalam badan legislatif.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Indonesia:
Kekuasaan eksekutif (presiden) diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga sangat memungkinkan dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak pada eksekutif.
.Sistem pertanggungjawaban kurang jelas antara badan eksekutif legislatif kurang jelas, mungkin jelas secara tertulis, namun banyak masyarakat Indonesia sendiri pun masih bingung akan sistem pertanggungjawaban dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Pembuatan kebijakan publik seringkali adalah hasil tawar-menawar atau negoisasi antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusannya seringkali terlihat tidak tegas, hanya mencari solusi diantara kekerasan kepala legislatif dan eksekutif.
Pembuatan kebijakan memakan waktu yang lama karena prosesnya bertele-tele.