5. Setiap orang perlu memperhatikan orang lain terlebih dahulu karena hak dan kewajiban saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah masyarakat, tidak mungkin seseorang dapat menikmati hak-haknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Memperhatikan orang lain adalah bentuk tanggung jawab sosial yang penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan orang lain terlebih dahulu, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling mendukung, dan saling menghormati.
6. Aturan negara adalah himpunan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara dan berlaku bagi seluruh penduduk di dalamnya. Aturan negara bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, serta menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Contoh aturan negara adalah undang-undang perpajakan, undang-undang lalu lintas, peraturan ketenagakerjaan, dan konstitusi negara.
7. Perlu adanya dasar hukum tertulis karena hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hukum tertulis mendokumentasikan peraturan-peraturan yang berlaku dan memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim, pengacara, dan individu-individu dalam berinteraksi. Dengan adanya dasar hukum tertulis, hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil, serta mampu melindungi hak-hak individu serta menegakkan keadilan dalam masyarakat.
8. Alasan lain mengapa perlu adanya dasar hukum tertulis adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hukum tertulis menegaskan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Dengan adanya aturan tertulis, penggunaan kekuasaan dapat diatur dan dikendalikan dengan adil, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang berlaku sewenang-wenang. Hukum tertulis juga memberikan dasar untuk perlindungan hak individu, merespons perubahan sosial, dan menjamin perlakuan yang setara bagi semua orang.
9. Dasar hukum tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan Indonesia, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, dan memberikan dasar bagi proses legislatif, yudisial, dan eksekutif di Indonesia. Selain UUD 1945, terdapat juga undang-undang dan peraturan lainnya yang merupakan dasar hukum tertulis di Indonesia, seperti undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang ketahanan nasional, undang-undang tentang perlindungan konsumen, dan banyak lagi.
Verified answer
Jawaban:
5. Setiap orang perlu memperhatikan orang lain terlebih dahulu karena hak dan kewajiban saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah masyarakat, tidak mungkin seseorang dapat menikmati hak-haknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Memperhatikan orang lain adalah bentuk tanggung jawab sosial yang penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan orang lain terlebih dahulu, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling mendukung, dan saling menghormati.
6. Aturan negara adalah himpunan norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara dan berlaku bagi seluruh penduduk di dalamnya. Aturan negara bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, serta menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Contoh aturan negara adalah undang-undang perpajakan, undang-undang lalu lintas, peraturan ketenagakerjaan, dan konstitusi negara.
7. Perlu adanya dasar hukum tertulis karena hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hukum tertulis mendokumentasikan peraturan-peraturan yang berlaku dan memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim, pengacara, dan individu-individu dalam berinteraksi. Dengan adanya dasar hukum tertulis, hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil, serta mampu melindungi hak-hak individu serta menegakkan keadilan dalam masyarakat.
8. Alasan lain mengapa perlu adanya dasar hukum tertulis adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hukum tertulis menegaskan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Dengan adanya aturan tertulis, penggunaan kekuasaan dapat diatur dan dikendalikan dengan adil, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang berlaku sewenang-wenang. Hukum tertulis juga memberikan dasar untuk perlindungan hak individu, merespons perubahan sosial, dan menjamin perlakuan yang setara bagi semua orang.
9. Dasar hukum tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan Indonesia, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, dan memberikan dasar bagi proses legislatif, yudisial, dan eksekutif di Indonesia. Selain UUD 1945, terdapat juga undang-undang dan peraturan lainnya yang merupakan dasar hukum tertulis di Indonesia, seperti undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang ketahanan nasional, undang-undang tentang perlindungan konsumen, dan banyak lagi.
SEMOGA BERMANFAAT SOB
TANDAI SEBAGAI TERBAIK YAA...PLISS....
NANTI AKU IKUTI KAMU JIKA KAMU TANDAI SEBAGAI TERBAIK