1.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip peraturan perundang-undangan, yaitu a. peraturan yang lebih mengesampingkan yang rendah b. setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda C. peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum d. peraturan yang masih berlaku hanya dapat diubah dengan peraturan yang sederajat atau lebih tinggi e. dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan yang berada di atasnya.
2.Peraturan perundang undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban) a. Ketetapan MPR b. Undang-undang C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang d. Peraturan presiden e. Peraturan daerah provinsi
3.Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah mengalami amendemen sebanyak empat rangkaian. Amendemen dilakukan pada tahun (kamu dapat memilih lebih dari dua jawaban) a. 1945 b. 1998 c. 1999 d. 2000 e. 2001
4.Jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia dijelaskan dalam a. Pancasila b. UUD NRI Tahun 1945 C. Undang-undang d. Ketetapan MPR e. Peraturan pemerintah
5.Sinkronisasi antarperaturan perundang- undangan terdiri atas sinkronisasi vertikal dan horizontal. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi vertikal adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban) a. memperhatikan perundang-undangan hierarki peraturan b. kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan C. melihat peraturan perundang-undangan yang sederajat d. peraturan yang lebih tinggi mengabaikan peraturan yang lebih rendah e. peraturan yang khusus mengabaikan yang umum.
6.Perhatikan isi ketentuan-ketentuan berikut! 1) Dasar negara dan cita-cita negara 2) HAM 3) Ketentuan perubahan 4) Bentuk negara Produk perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan di atas adalah a. UUD NRI Tahun 1945 b. Undang-undang C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang d. Peraturan pemerintah e. Peraturan presiden
7.Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam kondisi mendesak adalah a. UUD NRI Tahun 1945 b. Undang-undang C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang d. Peraturan pemerintah e. Peraturan presiden
8.Peraturan perundang-undangan yang melibatkan presiden dalam proses pembentukannya adalah (kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban) a. UUD NRI Tahun 1945 b. Undang-undang C. Peraturan pemerintah pengganti undang- undang d. Peraturan presiden e. Peraturan daerah provinsi
1. Jawaban yang benar adalah C. peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Prinsip ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang lebih spesifik atau khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
2. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah. Peraturan presiden juga berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah.
3. Jawaban yang benar adalah b. 1998 dan c. 1999. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengalami amendemen pada tahun 1998 dan 1999.
4. Jawaban yang benar adalah b. UUD NRI Tahun 1945. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945.
5. Jawaban yang benar adalah a. memperhatikan perundang-undangan hierarki peraturan dan d. peraturan yang lebih tinggi mengabaikan peraturan yang lebih rendah. Dalam sinkronisasi vertikal, perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi akan mengabaikan peraturan yang lebih rendah.
6. Jawaban yang benar adalah a. UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 berisi ketentuan-ketentuan dasar negara, cita-cita negara, HAM, ketentuan perubahan, dan bentuk negara.
7. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dikeluarkan dalam kondisi mendesak.
8. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang melibatkan presiden dalam proses pembentukannya, dan peraturan presiden juga melibatkan presiden dalam proses pembentukannya.
1. Jawaban yang benar adalah C. peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum. Prinsip ini mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di mana peraturan yang lebih spesifik atau khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
2. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah. Peraturan presiden juga berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Peraturan pemerintah.
3. Jawaban yang benar adalah b. 1998 dan c. 1999. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengalami amendemen pada tahun 1998 dan 1999.
4. Jawaban yang benar adalah b. UUD NRI Tahun 1945. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945.
5. Jawaban yang benar adalah a. memperhatikan perundang-undangan hierarki peraturan dan d. peraturan yang lebih tinggi mengabaikan peraturan yang lebih rendah. Dalam sinkronisasi vertikal, perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi akan mengabaikan peraturan yang lebih rendah.
6. Jawaban yang benar adalah a. UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 berisi ketentuan-ketentuan dasar negara, cita-cita negara, HAM, ketentuan perubahan, dan bentuk negara.
7. Jawaban yang benar adalah C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat dikeluarkan dalam kondisi mendesak.
8. Jawaban yang benar adalah b. Undang-undang dan d. Peraturan presiden. Undang-undang melibatkan presiden dalam proses pembentukannya, dan peraturan presiden juga melibatkan presiden dalam proses pembentukannya.