1.menjadi pedoman dan pengarah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara adalah salah satu peran...
A. UUD NRI tahun 1945
B. pemerintahan Indonesia
C. generasi penerus bangsa
D. para pendiri negara Indonesia
E. peraturan perundang-undangan
2. keberadaan peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya kejelasan arah dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. untuk itu, hal yang paling penting terkait hubungan peraturan perundang-undangan adalah...
A. tidak boleh saling bertentangan
B. harus menjadi satu kesatuan peraturan
C. harus mengatur hal yang sama
D. tidak boleh ada peraturan yang lebih tinggi
E. semua peraturan harus memiliki kedudukan setara
3. ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang menjadi landasan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi adalah pasal...
A. 26 Ayat (3)
B. 27 Ayat (2)
C. 30 Ayat (3)
D. 33 Ayat (3)
E. 34 Ayat (2)
4. sejak resmi menjadi negara merdeka Indonesia baru memiliki peraturan mengenai pertambangan pada tahun.....
A. 1960
B. 1966
C. 1986
D. 1990
E. 1996
5. salah satu upaya pemerintahan terkait suatu peraturan perundang-undangan seperti UU ketika nilai tidak lagi cocok atau relevan dengan perkembangan zaman adalah dengan....
A. membiarkannya tetap berlaku, tetapi membuat aturan pengganti
B. mencabut dan menggantinya atau dengan melakukan perubahan tertentu menghancurkan masyarakat agar tidak perlu menaati seluruh ketentuan yang ada
C. menganjurkan masyarakat agar tidak perlu menaati seluruh ketentuan yang ada
D. memerintahkan masyarakat agar menaati sebagian ketentuan yang masih relevan
E. memberi kebebasan masyarakat taat atau tidak terhadap peraturan tersebut
A. UUD NRI tahun 1945
B. pemerintahan Indonesia
C. generasi penerus bangsa
D. para pendiri negara Indonesia
E. peraturan perundang-undangan
2. keberadaan peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya kejelasan arah dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. untuk itu, hal yang paling penting terkait hubungan peraturan perundang-undangan adalah...
A. tidak boleh saling bertentangan
B. harus menjadi satu kesatuan peraturan
C. harus mengatur hal yang sama
D. tidak boleh ada peraturan yang lebih tinggi
E. semua peraturan harus memiliki kedudukan setara
3. ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang menjadi landasan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi adalah pasal...
A. 26 Ayat (3)
B. 27 Ayat (2)
C. 30 Ayat (3)
D. 33 Ayat (3)
E. 34 Ayat (2)
4. sejak resmi menjadi negara merdeka Indonesia baru memiliki peraturan mengenai pertambangan pada tahun.....
A. 1960
B. 1966
C. 1986
D. 1990
E. 1996
5. salah satu upaya pemerintahan terkait suatu peraturan perundang-undangan seperti UU ketika nilai tidak lagi cocok atau relevan dengan perkembangan zaman adalah dengan....
A. membiarkannya tetap berlaku, tetapi membuat aturan pengganti
B. mencabut dan menggantinya atau dengan melakukan perubahan tertentu menghancurkan masyarakat agar tidak perlu menaati seluruh ketentuan yang ada
C. menganjurkan masyarakat agar tidak perlu menaati seluruh ketentuan yang ada
D. memerintahkan masyarakat agar menaati sebagian ketentuan yang masih relevan
E. memberi kebebasan masyarakat taat atau tidak terhadap peraturan tersebut
Jawaban:
1. C. generasi penerus bangsa
2. A. tidak boleh saling bertentangan
3. B. 27 Ayat (2)
4. A. 1960
5. A. membiarkannya tetap berlaku, tetapi membuat aturan pengganti
Penjelasan:
semoga membantu