Question

1.Dalam hukum administrasi negara ada yang dinamakan instrumen hukum menurut Riawan Tjandra yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berikan analisis saudara termasuk dalam instrumen hukum manakah permasalah pada kasus diatas, jelaskan! 2.Ada asas yang perlu diperhatikan didalam penyusunan perundang-undangan seperti prinsip dasar dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, korelasikan salah satu asas dengan kasus diatas, jelaskan juga pengertian asas tersebut!

mhon dijawab teman"​

Answer 1

Jawaban:

1. Instrumen hukum adalah sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang administrasi negara. Contoh instrumen hukum di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Dalam kasus di atas, permasalahan terkait dengan penerbitan SIM dan STNK, yang merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kendaraan bermotor sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penerbitan instrumen hukum terkait kendaraan harus diurus dengan baik dan benar oleh pemerintah. Permasalahan yang muncul, seperti terjadinya pemalsuan atau penipuan terhadap instrumen hukum tersebut, dapat merugikan pihak tertentu dan merusak tatanan hukum di dalam suatu negara.

2. Salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan adalah Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan mengamanatkan bahwa proses penyusunan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyusunan perundang-undangan, serta memperoleh masukan dari masyarakat yang berguna dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akomodatif. Korelasi dengan kasus di atas, penerbitan SIM dan STNK harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah dipalsukan atau ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, pemerintah dapat melakukan konsultasi publik atau memberikan informasi yang jelas dan terpercaya tentang cara dan persyaratan untuk mendapatkan SIM dan STNK.