1. salah satu masalah yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah.......... a. adanya sikap apatis dari masyarkat b. partisipasi masyarakat yang dominan c. meningkatkan etos kerja aparatur pemerintahan d. terdapatnya sumber daya manusia yang berkualitas 2. ciri kebijakan publik yang kurang baik apabila.......... a. ditetapkan oleh lembaga yang berwenang b. sesuai nilai-nilai dalam masyarakat c. dapat menekan masyarakat untuk mematuhi d. mengutamakan kepentingan masyarakat 3. kebijakan pendidikan mempunyai dampak langsung pada peningkatan kualitas......... a. sumber daya alam b. sumber daya buatan c. produksi d. sumber daya manusia 4. contoh kebijakan konstituen adalah.......... a. penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai program sekolah gratis b. kebijakan mengenai kerja sama dengan pihak asing c. kebijakan yang berkenaan dengan pajak pendapatan dan pajak kekayaan d. kebijakan mengenai larangan berdagang di sepanjang trotoar jalan utama
1) Salah satu masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sikap apatis masyarakat
Selama ini dapat diketahui dengan pasti bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang. Padahal masyarakatlah yang paling tahu kebijakan apa saja yang paling dibutuhkan, dan kebijakan mana yang bisa ditunda. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga aparatur daerah tidak lepas dari control yang akan cenderung menggiring dirinya untuk menyalahgunakan wewenangnya. Jadi peran masyarakan merupakan salah satu kunci pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan maximal.
2) Cirri kebijakan public yang kurang baik adalah dapat menekan masyarakat mematuhinya.
Kebijakan public yang baik adalah kebijakan yang dibentuk, dibuat, dan dipertimbangkan oleh pejaban yang berwenang. Kebijakan ini harus sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat sehingga sikap kontra bisa diminimalkan. Kebijakan public juga harus dapat diterma oleh masyarakan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena keberhasilan program / kebijakan public sangat berpengaruh pada masyarakat yang terlibat.
3) Peningkatan kuatitas pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. tujuan dari system pendidikan adalah mewujudkan manuasia yang beradab, berpengetahuan luas dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan akan meningkat pula budi pekerti manusia, tingkat pengetahuan, dan penguasaan mereka terhadap teknologi.
4) Yang termasuk kebijakan konstituen adalah kebijakan mengenai kerja sama dengan pihak asing. Kebijakan konstituen adalah kebijakan seputar keamanan, kebijakan yang menyangkut pihak asing , atau kebijakan – kebijakan administrative.
4 votes Thanks 28
nurulpertiwi18
jawaban nomor 1) A. adanya sikap apatis dari masyarakat
1) Salah satu masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sikap apatis masyarakat
Selama ini dapat diketahui dengan pasti bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang. Padahal masyarakatlah yang paling tahu kebijakan apa saja yang paling dibutuhkan, dan kebijakan mana yang bisa ditunda. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga aparatur daerah tidak lepas dari control yang akan cenderung menggiring dirinya untuk menyalahgunakan wewenangnya. Jadi peran masyarakan merupakan salah satu kunci pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan maximal.
2) Cirri kebijakan public yang kurang baik adalah dapat menekan masyarakat mematuhinya.
Kebijakan public yang baik adalah kebijakan yang dibentuk, dibuat, dan dipertimbangkan oleh pejaban yang berwenang. Kebijakan ini harus sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat sehingga sikap kontra bisa diminimalkan. Kebijakan public juga harus dapat diterma oleh masyarakan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena keberhasilan program / kebijakan public sangat berpengaruh pada masyarakat yang terlibat.
3) Peningkatan kuatitas pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. tujuan dari system pendidikan adalah mewujudkan manuasia yang beradab, berpengetahuan luas dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan akan meningkat pula budi pekerti manusia, tingkat pengetahuan, dan penguasaan mereka terhadap teknologi.
4) Yang termasuk kebijakan konstituen adalah kebijakan mengenai kerja sama dengan pihak asing. Kebijakan konstituen adalah kebijakan seputar keamanan, kebijakan yang menyangkut pihak asing , atau kebijakan – kebijakan administrative.