Question

1. Kenapa presiden soeharto mengundurkan diri menjadi presiden?
2. Bagaimanakah jalannya pemerintahan setelah presiden soeharto mengundurkan diri jadi presiden?
3. Apa sajakah yang dituntut rakyat setelah pengunduran diri presiden soeharto?
4. Tulislah 3 tuntutan reformasi terkait dengan amandemen UUD?





Plissssssssss di jawabbb yaaaaaa​

Answer 1

Jawaban:

1. Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1998 karena tekanan dari demonstrasi massa yang menuntut reformasi politik dan ekonomi. Demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap korupsi yang meluas, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahannya. Pada saat itu, kondisi politik dan ekonomi Indonesia sedang dalam keadaan krisis yang serius.

2. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Indonesia mengalami perubahan besar dalam jalannya pemerintahan. Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden BJ Habibie yang kemudian mengumumkan kebijakan reformasi politik, termasuk kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil. Selanjutnya, pemerintahan Habibie berfokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan persiapan pemilu yang berujung pada terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999.

3. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, rakyat Indonesia menuntut beberapa hal sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial. Beberapa tuntutan yang diajukan oleh rakyat antara lain:

- Pemulihan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

- Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua tingkatan pemerintahan.

- Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan sumber daya alam.

- Peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

- Pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap minoritas.

4. Tiga tuntutan reformasi terkait dengan amandemen UUD (Undang-Undang Dasar) yang diajukan pada masa setelah pengunduran diri Presiden Soeharto adalah:

- Amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif dan memperluas hak-hak sipil dan politik rakyat.

- Amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden dan menguatkan sistem pemerintahan yang berimbang dan bertanggung jawab.

- Amandemen UUD 1945 untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan keterbukaan dalam pemerintahan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.