1. Jelaskan arti pancasila sebagai satu kesatuan! 2. Jelaskan arti hubungan sila sila dalam pancasila! 3. Jelaskan arti nilai ketuhanan yang maha esa! 4. Jelaskan arti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab! 5. Jelaskan arti nilai persatuan indonesia! 6. Jelaskan arti nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan! 7. Jelaskan arti nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia!
Elfarasy
(1).Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2).Lima sila itu memiliki hubungan erat yang tidak boleh dipisahkan. Berikut ini akan dijelaskan semacam contoh relasi melalui hubungan antar komponen. 1. Sila Pertama dan Sila Kedua Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan bahwa setiap negara harus memiliki kepercayaan dan menghargai keyakinan masyarakat lainnya. Menghargai keyakinan masyarakat lain juga akan terwujud jika kita sanggup melaksanakan sikap adil bagi sesama kita yang memiliki perbedaan kepercayaan. 2. Sila Pertama dan Sila Ketiga Ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki nilai kesatuan atas perbedaan agama-agama di Indonesia. Persatuan Indonesia juga merupakan wujud adanya sikap saling menghargai keyakinan yang berbeda di tengah masyarakat. 3. Sila Pertama dan Sila Keempat Dalam pembuatan peraturan perundangan yang berlandaskan Ketuhanan, pemerintah juga harus memperhatikan musyawarah sebagai cara mencapai mufakat. Tidak boleh landasan atau etik agama apapun yang dilanggar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 4. Sila Pertama dan Sila Kelima Adanya kebebasan untuk beribadat menghasilkan keadilan yang akan dirasakan bagi warga negaranya. Jika negara Indonesia memaksakan suatu keyakinan, maka masyarakat akan mengeluhkan keadilan. 5. Sila Kedua dan Sila Ketiga Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan 6. Sila Kedua dan Sila Keempat Keadilan juga pastinya dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Tujuan utama musyawarah adalah tercapainya kesepakatan bersama yang paling tidak memberikan keadilan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadilan itulah maka akan tercipta mufakat. 7. Sila Kedua dan Sila Kelima Dalam dua sila ini, sama-sama disebutkan kata “adil” yang artinya terdapat hubungan paling erat antara sila kedua dan kelima ini. Keadilan memang sangat dibutuhkan oleh negara demokrasi. 8. Sila Ketiga dan Sila Keempat Persatuan Indonesia adalah wujud atau cita-cita yang dapat dicapai melalui pelaksanaan musyawarah mufakat. Dengan mempertimbangkan suara dari semua kalangan, maka akan terbentuk kesepakatan yang menguntungkan semua pihak – dan mewujudkan persatuan. 9. Sila Ketiga dan Sila Kelima Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan. 10. Sila Keempat dan Sila Kelima Dengan mencapai mufakat, maka akan terbentuk keadilan bagi setiap warga negara. Bayangkan jika keputusan pemilihan pemimpin hanya berdasarkan paham nepotisme, maka tidak akan terbentuk negara yang demokratis.
(2).Lima sila itu memiliki hubungan erat yang tidak boleh dipisahkan. Berikut ini akan dijelaskan semacam contoh relasi melalui hubungan antar komponen.
1. Sila Pertama dan Sila Kedua
Ketuhanan yang Maha Esa mengatakan bahwa setiap negara harus memiliki kepercayaan dan menghargai keyakinan masyarakat lainnya. Menghargai keyakinan masyarakat lain juga akan terwujud jika kita sanggup melaksanakan sikap adil bagi sesama kita yang memiliki perbedaan kepercayaan.
2. Sila Pertama dan Sila Ketiga
Ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki nilai kesatuan atas perbedaan agama-agama di Indonesia. Persatuan Indonesia juga merupakan wujud adanya sikap saling menghargai keyakinan yang berbeda di tengah masyarakat.
3. Sila Pertama dan Sila Keempat
Dalam pembuatan peraturan perundangan yang berlandaskan Ketuhanan, pemerintah juga harus memperhatikan musyawarah sebagai cara mencapai mufakat. Tidak boleh landasan atau etik agama apapun yang dilanggar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
4. Sila Pertama dan Sila Kelima
Adanya kebebasan untuk beribadat menghasilkan keadilan yang akan dirasakan bagi warga negaranya. Jika negara Indonesia memaksakan suatu keyakinan, maka masyarakat akan mengeluhkan keadilan.
5. Sila Kedua dan Sila Ketiga
Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan
6. Sila Kedua dan Sila Keempat
Keadilan juga pastinya dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah mufakat. Tujuan utama musyawarah adalah tercapainya kesepakatan bersama yang paling tidak memberikan keadilan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadilan itulah maka akan tercipta mufakat.
7. Sila Kedua dan Sila Kelima
Dalam dua sila ini, sama-sama disebutkan kata “adil” yang artinya terdapat hubungan paling erat antara sila kedua dan kelima ini. Keadilan memang sangat dibutuhkan oleh negara demokrasi.
8. Sila Ketiga dan Sila Keempat
Persatuan Indonesia adalah wujud atau cita-cita yang dapat dicapai melalui pelaksanaan musyawarah mufakat. Dengan mempertimbangkan suara dari semua kalangan, maka akan terbentuk kesepakatan yang menguntungkan semua pihak – dan mewujudkan persatuan.
9. Sila Ketiga dan Sila Kelima
Masyarakat harus menjunjung sikap adil agar tercipta kesatuan antar warga negaranya. Jika setiap masyarakat merasa diperlakukan adil oleh masyarakat lainnya, maka akan tercipta suatu persatuan yang diinginkan.
10. Sila Keempat dan Sila Kelima
Dengan mencapai mufakat, maka akan terbentuk keadilan bagi setiap warga negara. Bayangkan jika keputusan pemilihan pemimpin hanya berdasarkan paham nepotisme, maka tidak akan terbentuk negara yang demokratis.