Question

1. Bagaimana pelaksanaan otonom
daerah di indonesia?

2. Bagaimana upaya yang dapat
dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?

3. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

4. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering di salah gunakan?

5. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya apa penyebab?


SAYA BOLEH MINTA TOLONG

BESOK HARUS DI KUMPULKAN

SIAPA PUN YANG MENJAWAB SOAL INI UPAH ALLAH AKAN DI CURAHKAN

SAYA BERTERIMA KASIH YANG SUDAH MENJAWAB SOAL INI ​

Answer 1

jawaban & penjelasan

1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilakukan melalui sistem pemerintahan yang memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan memimpin wilayahnya. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa setiap daerah memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengelola sumber daya, pembangunan, dan pemerintahan daerah.

2.Upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

*Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan dan pemerintahan daerah.

*Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan otonomi daerah.

*Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.

*Mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme pemerintah desa dan organisasi masyarakat lokal.

3.Jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak akan memiliki dukungan dan masukan dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

4.Pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering di salah gunakan karena adanya korupsi, nepotisme, dan diskriminasi. Beberapa pejabat daerah juga tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

5.Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan banyak kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi, antara lain:

1. Sistem pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel.

2. Kurangnya sanksi yang berat bagi pelaku korupsi.

3. Kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

4. Kultur korupsi yang sudah merasuk dalam masyarakat.

5. Keterbatasan sumber daya dan pengawasan dari lembaga pemerintah.

Namun, harus diingat bahwa kepala daerah yang terlibat dalam korupsi bukanlah representasi dari semua kepala daerah di Indonesia, dan banyak kepala daerah yang bekerja dengan integritas dan berkomitmen untuk melayani masyarakat.

semoga membantu

Answer 2

Verified answer

Jawaban:

1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sistem pemerintahan daerah yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, budaya, dan pembangunan. Ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah setempat.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

Sensitisasi dan edukasi masyarakat terkait hak dan peran mereka dalam pelaksanaan otonomi daerah

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Penyederhanaan prosedur dan tata kelola pemerintahan daerah

Pemberian insentif dan sanksi bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang berkontribusi atau melanggar

Memfasilitasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.

3. Jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat juga tidak akan merasakan manfaat dari pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Ini akan berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



4. Oknum pejabat daerah dapat salah menggunakan otonomi daerah karena faktor-faktor seperti korupsi, kepentingan pribadi, dan kekuasaan yang tidak seharusnya. Kontrol dan monitoring yang lemah juga dapat memfasilitasi tindakan salah ini.

5. Korupsi dapat terjadi karena adanya kekuasaan dan kesempatan untuk memperkaya diri secara tidak sah, serta kurangnya sistem pengawasan dan hukum yang kuat. Faktor lain meliputi kultur masyarakat yang toleran terhadap tindakan korupsi, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah.

Penjelasan:

saya sudah berusaha untuk meringkasnya namun ttp panjng sorry