Untuk meredakan pergolakan daerah antara 1950-1958, pemerintah mengadakan a. undang-undang otonomi daerah yang luas b. sistem persatuan diganti sistem feodal c. musyawarah nasional dan musyawarah nasional pembangunan d. undang-undang yang mengatur alokasi keuangan daerah e. subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah