TarisaSavitri08
UU Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan merendahkan martabat. UU Nomor 9 TAhun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat UU Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia UU Nomor 8 Tahun 1999, berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. UU Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 1999, berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminsai dalam pekerjaan. UU Nomor 26 Tahun 1999, berisikan tentang pencabutan hukum subsversi yang dianggap membatasi hak berpendapat. UU Nomor 39 Tahun 1999 , berisikan tentang HAM. UU Nomor 40 Tahun 1999, berisikan tentang pers, hak dan kewajibannya. UU Nomor 26 TAhun 2006, berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggar HAM.
uu no 26 tahun 2000
UU Nomor 9 TAhun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat
UU Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia
UU Nomor 8 Tahun 1999, berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen.
UU Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 1999, berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan ekrja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminsai dalam pekerjaan.
UU Nomor 26 Tahun 1999, berisikan tentang pencabutan hukum subsversi yang dianggap membatasi hak berpendapat.
UU Nomor 39 Tahun 1999 , berisikan tentang HAM.
UU Nomor 40 Tahun 1999, berisikan tentang pers, hak dan kewajibannya.
UU Nomor 26 TAhun 2006, berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggar HAM.
(Semoga membantu)