Tulislah rangkuman Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah secara singkat .
sensei9
Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah di dalam kepemimpinan masyarakat islam sesungguhnya bukan sekedar perubahan dinasti tetapi dapat dikatakan sebagai suatu revolusi dalam sejarah islam, Mahmud Masir menggambarkan fakta ini sebagai suatu titik sejarah yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan Revolusi Rusia dalam sejarah Barat. Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk mendukung pernyataan ini, terutama bila diamati dari sudut pandang Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Awal Kekuasaan, antara lain yang terpenting karena sifat perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh koalisi antar kelompok bersama-sama dengan masyarakat umum.
1. Khalifah Abbasiyah Sebagian Birokrat baru yang terbentuk atas dasar koalisi antar kelompok yang heterogen pemerintah Bani Abasiyah, harus membagi kekuasaan kepada orang-orang non Arab. Oleh karenanya pemegang kekuasaan menjadi sangat tidak bersifat Arab, sehingga Arabisme Umayyah tampak samar-samar muncul bersama dengan tuntunan koalisi obyektif yang terjadi saat ini. Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Awal Kekuasaan terpola pada bagaimana posisi kelompok dalam kegiatan perebutan kekuasaan sbelumnya, yakni Bani Abbasiyah sebagai pemimpin puncak (Khalifah) dan kaum Mawali sebagai pembanntu (Wazir/Perdana Menteri dan Panglima Militer). Untuk mengokohkan posisi dinastinya, Al Mansur mulai mengambil strategi yang berbeda dengan Dinasti Umayyah yang bercorak ke Araban. Ia mengambil hubungan dengan Persia, dan melengkapi struktur pemerintahan. Adapun yang Al Mansur lakukan antara lain: a. Al Mansur memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad, dekat ibukota Persia pada 762 M. b. Tentara pengawal tidak lagi diambil dari orang-orang Arab, tetapi dari orang-orang Persia. c. Seperti dalam Admministrasi pemerintahan Persia, Al Mansur membuat tradisi baru, mengangkat wazir (menteri) yang membawahi kepala-kepala departemen, yaitu Khalid Bin Barmak ini kelak menjadi salah satu sumber perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas. d. Al Mansur menjadikan Muhammad Bin Abd Al Rahman sebagai hakim tinggi Negara. Memperbaiki sistem komunikasi antar wilayah dengan cara menambah fungsi jawatan pos, misalnya melaporkan ikhwal gubernur-gubernur kepada khalifah, di mana hal ini sebelumnya tidak ada. Kedudukan dan fungsi wazir mengalami perubahan pada masa kekuasaan Barmaki. Ketika itu, seorang wazir memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentiakan gubernur dan hakim, secara teoritis tentunya dengan persetujuan khalifah. Bahkan ia dapat mewariskan jabatannya secara turun temurun. Sudah menjadi tradisi bahwa seorang wazir dapat menyita harta benda seorang gubernur yang diberhentikan. Begitu juga, seorang gubernur dapat menyita harta benda pejabat bawahannya. 2. Biro-biro pemerintahan Dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas (diwan al zimam) yang pertama kali diperkenalkan oleh Al Mahdi, dewan korespondensi atau kantor arsip (diwan al tawqi) yang menangani surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah, dewan penyelidik keluhan, departemen kepolisian dan pos.[4] Ciri penting pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah adanya departemen pos, yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut shahih al barid. Para sejarawan mengklaim bahwa Harun al Rasyid telah menata pelayanan pos berdasarkan pola baru yang disarankan oleh penasehatnya, Yahya. Meskipun pada awalnya dirancang untuk memenuhi kepentingan Negara, lembaga pos juga memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi. Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Awal Kekuasaan sudah member layanan Pos. 3. Sistem organisasi militer
Selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah, dibangun dengan mengandalkan pasukan Persia
1. Khalifah Abbasiyah
Sebagian Birokrat baru yang terbentuk atas dasar koalisi antar kelompok yang heterogen pemerintah Bani Abasiyah, harus membagi kekuasaan kepada orang-orang non Arab. Oleh karenanya pemegang kekuasaan menjadi sangat tidak bersifat Arab, sehingga Arabisme Umayyah tampak samar-samar muncul bersama dengan tuntunan koalisi obyektif yang terjadi saat ini.
Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Awal Kekuasaan terpola pada bagaimana posisi kelompok dalam kegiatan perebutan kekuasaan sbelumnya, yakni Bani Abbasiyah sebagai pemimpin puncak (Khalifah) dan kaum Mawali sebagai pembanntu (Wazir/Perdana Menteri dan Panglima Militer).
Untuk mengokohkan posisi dinastinya, Al Mansur mulai mengambil strategi yang berbeda dengan Dinasti Umayyah yang bercorak ke Araban. Ia mengambil hubungan dengan Persia, dan melengkapi struktur pemerintahan.
Adapun yang Al Mansur lakukan antara lain:
a. Al Mansur memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad, dekat ibukota Persia pada 762 M.
b. Tentara pengawal tidak lagi diambil dari orang-orang Arab, tetapi dari orang-orang Persia.
c. Seperti dalam Admministrasi pemerintahan Persia, Al Mansur membuat tradisi baru, mengangkat wazir (menteri) yang membawahi kepala-kepala departemen, yaitu Khalid Bin Barmak ini kelak menjadi salah satu sumber perkembangan ilmu pengetahuan di Bani Abbas.
d. Al Mansur menjadikan Muhammad Bin Abd Al Rahman sebagai hakim tinggi Negara. Memperbaiki sistem komunikasi antar wilayah dengan cara menambah fungsi jawatan pos, misalnya melaporkan ikhwal gubernur-gubernur kepada khalifah, di mana hal ini sebelumnya tidak ada.
Kedudukan dan fungsi wazir mengalami perubahan pada masa kekuasaan Barmaki. Ketika itu, seorang wazir memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentiakan gubernur dan hakim, secara teoritis tentunya dengan persetujuan khalifah. Bahkan ia dapat mewariskan jabatannya secara turun temurun. Sudah menjadi tradisi bahwa seorang wazir dapat menyita harta benda seorang gubernur yang diberhentikan. Begitu juga, seorang gubernur dapat menyita harta benda pejabat bawahannya.
2. Biro-biro pemerintahan
Dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas (diwan al zimam) yang pertama kali diperkenalkan oleh Al Mahdi, dewan korespondensi atau kantor arsip (diwan al tawqi) yang menangani surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah, dewan penyelidik keluhan, departemen kepolisian dan pos.[4]
Ciri penting pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah adanya departemen pos, yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut shahih al barid. Para sejarawan mengklaim bahwa Harun al Rasyid telah menata pelayanan pos berdasarkan pola baru yang disarankan oleh penasehatnya, Yahya. Meskipun pada awalnya dirancang untuk memenuhi kepentingan Negara, lembaga pos juga memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi. Sistem Pemerintahan Dinasti Abbasiyyah Awal Kekuasaan sudah member layanan Pos.
3. Sistem organisasi militer
Selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah, dibangun dengan mengandalkan pasukan Persia