Siapa kasau,kasad,dan kasal pertama kali di INDONESIA?
budimanr5
Jabatan Panglima TNI pertama kali dijabat oleh Jenderal Soedirman, yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima TKR. Sebagai panglima pertama, Jenderal Soedirman tidak dipilih oleh Presiden Soekarno, tetapi dipilih oleh para anggota TKR sendiri melalui sebuah rapat yang disebut Konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945.
0 votes Thanks 0
triafarah
Jakarta - Komisi V DPR untuk pertama kali menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan bersama KSAD, KSAL dan KSAU tentang pengembangan bandar udara. Rapat ini diperlukan sebagai koordinasi karena beberapa bandara yang merangkap pangkalan militer.
"Membahas pengembangan bandara, tapi bandara yang ada kan milik militer, total ada 35 bandara di Indonesia," kata anggota komisi V Saleh Husin di sela-sela rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Menurutnya, rapat ini menjadi rapat pertama, karenanya mungkin akan berlangsung rapat berikutnya untuk memastikan pengembangan bandara yang bisa dilakukan langsung oleh PT Angkasa Pura I dan II.
"Angkasa Pura nggak bisa mengembangkan bandara karena asetnya milik angkatan, jadi perlu dibicarakan. Masing-masing bandara problemnya beda-beda, seperti bandara Juanda Surabaya, itu aset Angkatan Laut. Bandara Ahmad Yani Semarang, itu aset Angkatan Darat," ucapnya.
Rapat itu dipimpin langsung oleh ketua komisi V Laurens Bahang Dama. Hadir dalam rapat itu Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Sementara KASAD, KASAU dan KASAL yang sedianya hadir hanya dihadiri oleh Wakasad, Wakasau dan Wakasal.
Hadir pula dari PT Angkasa Pura I dan II, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Dirut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), serta Deputi Bidang Infrastrukr dan Logistik Kementerian BUMN.
Di dalam agenda rapat, beberapa pembahasan yang menjadi pokok bahasan adalah evaluasi operasional dan rencana pengembangan bandara-bandara di Indonesia.
Kedua, inventarisir tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara di Indonesia, ketiga standar pelyanan minimal bandara dan maskapai penerbangan, dan terakhir membicarakan program penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan.
"Membahas pengembangan bandara, tapi bandara yang ada kan milik militer, total ada 35 bandara di Indonesia," kata anggota komisi V Saleh Husin di sela-sela rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013).
Menurutnya, rapat ini menjadi rapat pertama, karenanya mungkin akan berlangsung rapat berikutnya untuk memastikan pengembangan bandara yang bisa dilakukan langsung oleh PT Angkasa Pura I dan II.
"Angkasa Pura nggak bisa mengembangkan bandara karena asetnya milik angkatan, jadi perlu dibicarakan. Masing-masing bandara problemnya beda-beda, seperti bandara Juanda Surabaya, itu aset Angkatan Laut. Bandara Ahmad Yani Semarang, itu aset Angkatan Darat," ucapnya.
Rapat itu dipimpin langsung oleh ketua komisi V Laurens Bahang Dama. Hadir dalam rapat itu Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Sementara KASAD, KASAU dan KASAL yang sedianya hadir hanya dihadiri oleh Wakasad, Wakasau dan Wakasal.
Hadir pula dari PT Angkasa Pura I dan II, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dan Dirut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), serta Deputi Bidang Infrastrukr dan Logistik Kementerian BUMN.
Di dalam agenda rapat, beberapa pembahasan yang menjadi pokok bahasan adalah evaluasi operasional dan rencana pengembangan bandara-bandara di Indonesia.
Kedua, inventarisir tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara di Indonesia, ketiga standar pelyanan minimal bandara dan maskapai penerbangan, dan terakhir membicarakan program penyelenggaraan layanan navigasi penerbangan.