Question

sebutkan pasal dan ayat dalam peraturan pada perundang-undangan yang tumpang tindih lalu jelaskan alasannya​

Answer 1

Jawaban:

Contoh umum peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dapat terjadi ketika terdapat peraturan di tingkat nasional dan peraturan di tingkat daerah yang mengatur hal yang sama atau serupa dengan ketentuan yang berbeda dan saling bertentangan. Misalnya, pada suatu negara dengan sistem desentralisasi, pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi nasional sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah.

Alasan terjadinya tumpang tindih ini bisa berkaitan dengan beberapa faktor, termasuk:

1. Batasan kewenangan: Tumpang tindih dapat terjadi ketika batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak jelas atau saling bertentangan. Jika kedua entitas tersebut mengklaim kewenangan yang sama dalam mengatur suatu masalah, peraturan yang mereka keluarkan mungkin akan tumpang tindih.

2. Ketidaktahuan atau kelalaian: Tumpang tindih juga dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengeluarkan peraturan. Mungkin ada ketidakpahaman tentang peraturan yang sedang berlaku atau kelalaian dalam memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

3. Perbedaan urgensi atau kebutuhan lokal: Pemerintah daerah dapat merasa perlunya mengeluarkan peraturan khusus untuk menangani masalah yang spesifik di wilayah mereka. Namun, isi peraturan tersebut mungkin bertentangan dengan peraturan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih karena peraturan daerah tidak selalu diubah atau dibatalkan oleh peraturan nasional yang lebih tinggi tingkatannya.

Tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam penerapan. Oleh karena itu, penting untuk ada kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur perundang-undangan, menghindari tumpang tindih yang merugikan dan menciptakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten.