Sebutkan landasan operasional pelaksanaan otonomi daerah
yunann
A. Tap No. IV/MPR/2000 ; Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah b. UU No 32 Tahun 2004 ; Tentang Pemerintahan Daerah c. UU No.33 Tahun 2004 ; Tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah d. UU No.8 Tahun 2005 ; Tentang penerapan Perppu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan UU No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang
b. UU No 32 Tahun 2004 ; Tentang Pemerintahan Daerah
c. UU No.33 Tahun 2004 ; Tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah
d. UU No.8 Tahun 2005 ; Tentang penerapan Perppu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan UU No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang