Sebutkan akibat pelaksanaan demokrasi liberal yang telah terjadi diindonesia tahun 1949-1955!
tolong yah di jawab
MaharaniArya
Akibat positif: 1.Diselenggarakan KAA 2.Diselenggarakan pemilu yang pertama bagi indonesia 3.Pembatalan seluruh perjanjian KMB. 4.Indonesia dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. 5.Kebebasan berdemokrasi benar-benar nyata karena setiap golongan atau elemen bangsa ada perwakilan di parlemen tidak terkecuali golongan komunis. akibat negatif : 1.Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. 2.Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri 3.Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952. 4.Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan. 5.Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan. 6.Praktik korupsi meluas. 7.Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.
1.Diselenggarakan KAA
2.Diselenggarakan pemilu yang pertama bagi indonesia
3.Pembatalan seluruh perjanjian KMB.
4.Indonesia dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
5.Kebebasan berdemokrasi benar-benar nyata karena setiap golongan atau elemen bangsa ada perwakilan di parlemen tidak terkecuali golongan komunis.
akibat negatif :
1.Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet.
2.Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri
3.Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952.
4.Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.
5.Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.
6.Praktik korupsi meluas.
7.Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi.