Salah satu dampak buruk miras adalah merusak otak.
Ijin pada Peraturan Presiden (Perpres nomor 10 tahun 2021) tentang industri minuman keras telah dicabut.
Buktikan bahawa pencabutan ini sesuai dengan Ketentuan pada UUD!
Ijin pada Peraturan Presiden (Perpres nomor 10 tahun 2021) tentang industri minuman keras telah dicabut.
Buktikan bahawa pencabutan ini sesuai dengan Ketentuan pada UUD!
Jawaban:
Pencabutan ijin pada Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang industri minuman keras sesuai dengan Ketentuan pada Undang-Undang Dasar (UUD) karena salah satu dampak buruk miras adalah merusak otak. Melalui pencabutan tersebut, pemerintah bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah kerusakan otak yang dapat terjadi akibat konsum
Pencabutan ijin industri minuman keras sesuai dengan ketentuan pada UUD
Pencabutan ijin industri minuman keras oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 sesuai dengan ketentuan pada UUD, yaitu:
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
Pencabutan ijin industri minuman keras merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk kesehatan. Minuman keras merupakan zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan, baik fisik maupun mental. Salah satu dampak buruk minuman keras adalah merusak otak. Kerusakan otak akibat minuman keras dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti demensia, Alzheimer, dan gangguan mental.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari bahaya minuman keras. Pencabutan ijin industri minuman keras merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi hak untuk hidup dan hak untuk kesehatan warga negara.
Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
Pencabutan ijin industri minuman keras juga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari bahaya minuman keras. Minuman keras dapat merusak masa depan generasi muda. Salah satu dampak buruk minuman keras adalah mengganggu proses belajar-mengajar. Kerusakan otak akibat minuman keras dapat menyebabkan penurunan daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi generasi muda dari bahaya minuman keras. Pencabutan ijin industri minuman keras merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi generasi muda dari bahaya tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencabutan ijin industri minuman keras oleh Presiden Joko Widodo adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan UUD. Pencabutan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, dan hak untuk mendapat pendidikan.
Selain itu, pencabutan ijin industri minuman keras juga merupakan bentuk respons pemerintah terhadap penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka investasi industri minuman keras. Penolakan masyarakat ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keagamaan, moral, dan kesehatan.
Kesimpulan
Pencabutan ijin industri minuman keras merupakan langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, dan hak untuk mendapat pendidikan. Pencabutan ini juga merupakan bentuk respons pemerintah terhadap penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka investasi industri minuman keras.