Question

Kenapa pasal UU No 31 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 dan pasal 13 huruf A tumpang tindih dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi​

Answer 1

Jawaban:

Pasal 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 13 huruf A UU No. 20 Tahun 2001 memang terdapat tumpang tindih atau overlap dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pasal 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keadilan. Sementara itu, Pasal 13 huruf A UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan/atau tugas yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Penyebab tumpang tindih ini mungkin disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan pendekatan dalam konteks pemberantasan korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 lebih bersifat umum dan berfokus pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, sementara UU No. 20 Tahun 2001 lebih spesifik dan fokus pada pengaturan tindak pidana korupsi. Ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam beberapa hal, seperti definisi korupsi, sanksi, dan prosedur penanganan.

Pemerintah Indonesia menyadari tumpang tindih ini dan telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa upaya dilakukan melalui revisi undang-undang dan harmonisasi regulasi terkait. Misalnya, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor mengharmonisasi ketentuan pasal-pasal terkait korupsi di UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah tumpang tindih hukum antara UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.