Question

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia(4)
- Kebijakan
- Isi
- Hambatan
- Gubernur Jenderal
Apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial tersebut membawa manfaat bagi bangsa Indonesia? Mengapa ?
Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan? Apa akibatnya ?

Answer 1

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA



II. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana sejarah pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda (kolonial)?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda pada pendidikan di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam Pada Zaman Penjajahan Kolonial
Kaum kolonial Belanda berhasil menancapkan kukunya di bumi Nusantara dengan misinya yang ganda (antara imperialis dan kristenisasi). Sejak awal, kedatangan Belanda di Indonesia baik seabagai pedagang perorangan, kemudian diorganisasikan menjadi VOC maupun sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah. Oleh sebab itu kehadiran mereka selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk. Dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, maka kolonial Belanda harus bisa memahami seluk beluk penduduk tersebut untuk bisa manjadikan bumi Indonesia sebagai jajahan mereka .
Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya. Bukan untuk memakmurkan bangsa yang dijajah . Begitu pula halnya pendidikan mekera telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru dan tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Dan kenyataannya, Belanda sebagai penjajah benar-benar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memeras tenaga, sumber alam, dan sebagainya. Sementara dilain pihak juga diadakan semacam pembodohan terhadap penduduk pribumi. Karena itu Belanda sebagai penjajah berbeda sekali dengan penjajah yang lain, seperti Inggris. Belanda memang tidak pemberani kalau Inggris meskipun mereka sebagai penjajah tapi tidak menyampingkan kemajuan pribumi terutama dibidang pendidikannya.
Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan, itu adalah westernisasi dan kristenisasi yaitu untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijakan penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah abad.
KH. Syaifuddin Zuhri, menggambarkan bahwa rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam memandang orang-orang barat tersebut sebagai penakluk, penjajah dan imperialisme.
Dalam dada penjajahan tersebut begitu kuatnya ajaran dan politikus curang dan licik, seperti Machiavelli, yang antara lain menganjurkan :
1. Agama sangat diperlukan bagi pemerintah kolonial.
2. Agama tersebut digunakan uuntuk menjinakkan dan menaklukan rakyat.
3. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecahbelah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah.
4. Janji dengan rakyat tidak perlu ditepati.
5. tujuan dapat menghalalkan segala cara .
Tentang dimulainya penjajahan Barat (Belanda) terhadap Indonesia memang terdapat silang pendapat, diantaranya:
1. Ir. Soekarno (Proklamator Indonesia), menyatakan bahwa penjajahan Belanda, atas Indonesia dimulai sejak tahun 1596, dimana tahun tersebut dia dijadikan batas awal dalam penyusunan periodeisasi sejarah Indonesia. Dimana Indonesia dijajah Belanda selama kurang lebih tiga setengah abad (1596-1942).
2. pendapat yang lain beranggapan bahwa penjajahan di Indonesia secara de facto dan de jure telah dimulai sejak tanggal 1 januari 1800, yaitu sehari setelah VOC gulung tikar dan menyerehkan kekuasaan atas Indonesia kepada pemerintah Belanda di Indonesia. Yaitu pada tanggal 31 desember 1799

B. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Belanda Pada Pendidikan Indonesia.
Tiga poin utama dalam politik etis Belanda pada masa itu adalah irigasi, migrasi dan edukasi. Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya untuk kalangan pribumi. Akan tetapi keberadaan sekolah-sekolah ini ternyata tidak menjadi sebuah saran pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia.
Keengganan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia ini bisa dimaklumi, karena masih mendambakan kelestarian penjajahannya. Pemerintah kolonial menyadari, bahwa “Pendidikan akan merupakan dinamit bagi sistem pemerintahan kolonial yang berlaku”. Kebijakannya dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari pola politik kolonial-nya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat jajahannya sendiri, sebagaimana terlihat jelas dalam kebijakan yang menyangkut agama mayoritas pribumi, dalam ordonansi guru maupun dalam ordonansi sekolah liar.