Question

Jelaskan upaya perundingan kabinet pada masa demokrasi liberal untuk pengembalian Irian Barat!

Answer 1

Perjuangan merebut Irian Barat dimulai pada masa demokrasi liberal (1950-1959). Setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal pasti memiliki program yang berhubungan dengan mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, dari kabinet Moh Natsir hingga Djuanda selalu menerapkan program khusus yang berhubungan dengan Irian. Berbagai cara ditempuh oleh RI untuk mendapatkan Irian, cara yang ditempuh antara lain cara diplomasi, konfrontasi eknomi hingga konfrontasi militer. Pada awalnya bangsa Indonesia menempuh jalur perundingan. Sebagai negara cinta damai, Indonesia ingin menyelesaikan masalah Irian dengan jalan baik-baik.

Upaya perundingan dilakukan baik itu bilateral, multilateral maupun internasional. Perjuangan bilateral gagal akibat Belanda tidak mau membahas masalah Irian, kemudian Indonesia pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo membawa masalah Irian di forum PBB. Selain itu masalah Irian juga dibahas dalam Konferensi Bogor dan Konferensi Asia-Afrika, hasilnya adalah tetap gagal. Bahkan pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukan wilayah Irian ke dalam wilayah Kerajaan Belanda.

Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

Konfrontasi politik

Pemerintah RI melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal (Maluku) 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu, Tidore. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah.

Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

Konfrontasi ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951 pada masa kabinet Sukiman. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Pemogokan buruh secara total pada perusahanperusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:

Perusahaan PerkebunanNederlandsche Handel-MaatschappijPerusahaan ListrikPerusahaan PerminyakanRumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij(NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua.Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

TRIKORA
Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Presiden Soekarno memberikan perintah yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora)