. 46 warga Kota Pontianak mewakili 600 Kota Pontianak yang mendaftarkan dirinya telah mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kalimantan Barat melalui Citizen Lawsuit (CLS) / gugatan class action atau dalam UU No 32 Tahun 2009 disebut hak gugat masyarakat, berdasarkan info Anton P Widjaya. Gugatan masyarakat tersebut berkaitan dengan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan informasi di atas,
a. Analisislah ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dalam perkara lingkungan! Sertakan dasar hukumnya!
b. Tentukan yang mana yang merupakan class members (anggota kelompok) yang mana yang merupakan class representative (perwakilan kelompok)!
Berdasarkan informasi di atas,
a. Analisislah ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dalam perkara lingkungan! Sertakan dasar hukumnya!
b. Tentukan yang mana yang merupakan class members (anggota kelompok) yang mana yang merupakan class representative (perwakilan kelompok)!
Jawaban:
**a. Analisis Hak Gugat Masyarakat dalam Perkara Lingkungan:**
- Dasar Hukum: Hak gugat masyarakat dalam perkara lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup). Pasal 66 UU Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang, kelompok masyarakat, dan/atau badan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
**b. Class Members dan Class Representative:**
- **Class Members (Anggota Kelompok):** Mereka adalah 46 warga Kota Pontianak yang mewakili 600 warga Kota Pontianak yang mendaftarkan diri. Mereka merupakan individu atau kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena terkait dengan hak-hak mereka sebagai individu atau kelompok yang terkena dampak negatif dari perbuatan yang merugikan lingkungan.
- **Class Representative (Perwakilan Kelompok):** Dalam konteks ini, mungkin salah satu atau beberapa dari 46 warga Kota Pontianak yang mengajukan gugatan dianggap sebagai perwakilan kelompok atau class representative. Mereka bertindak sebagai perwakilan bagi seluruh kelompok yang terdampak, memperjuangkan hak-hak kolektif yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Perwakilan ini biasanya dipilih karena memiliki kepentingan yang serupa dengan anggota kelompok lainnya dan memiliki kemampuan untuk melibatkan diri dalam proses hukum. Pemilihan class representative harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan bersama seluruh class members.
Penting untuk dicatat bahwa pilihan class representative dan proses hukum dalam gugatan class action bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses peradilan, mengingat jumlah anggota kelompok yang besar. Dengan adanya class action, masyarakat yang terdampak dapat bersama-sama memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup mereka melalui jalur hukum yang disediakan oleh UU Lingkungan Hidup.
Penjelasan: