Bantuin ya,, 1. mengapa saat terjadi perang dunia II, terjadi inflasi yang tingg? 2. Bagaimana cara menekan laju inflasi? 3. Mengapa Indonesia masuk kedalam kategori tingkat inflasi sedang?
isnaharyaputri
2. - Kebijakan Moneter Kebijakan ini adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh Bank Umum kepada masyarakat - Kebijakan Fiskal
0 votes Thanks 1
Dzulhamrp
1. Situasi global dunia saat ini sedang memanas baik dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Beberapa perebutan daerah sudah dilakukan sebagaimana di negara Ukraina oleh Rusia. Bukannya tidak mungkin hal itu akan memacu perang sekala regional maupun global apabila terus berkelanjutkan. Mari kita sedikit berandai-andai kondisi situasi berbagai dunia apabila terjadi perang dunia III (semoga tidak terjadi – Stop Make War !)
Dipastikan apabila terjadi perang dunia III seluruh mata uang di seluruh dunia akan mengalami inflasi dengan sangat tinggi dan bahkan beberapa negara akan diakusisi oleh negara lain yang mungkin menyebabkan mata uang negara tersebut menjadi tidak berlaku.
2.
1. Kebijakan Moneter
- Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi
- Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
- Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah.
2. Kebijakan Fiskal
- • Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- Menaikkan pajak.
3. Kebijakan Non Moneter
- Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya
- Menekan tingkat upah.
- Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
- pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
- penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).
- penurunan nilai uang
- Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
- Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
- Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
- Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri.
3. fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation.
Di era reformasi sendiri walaupun inflasi sudah bisa dikendalikan akan tetapi pemerintah harus tetap waspada terhadap goncangan-goncangan ekonomi yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang nantinya akan mempengaruhi keadaan perekonomian dan mempengaruhi tingkat inflasi. Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi karena jika salah langkah akan mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal tersebut tentu akan berbahaya bagi kondisi perekonomian Indonesia. Untuk periode tahun 2010 sendiri tingkat inflasi cukup stabil dan masih bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah.
- Kebijakan Moneter
Kebijakan ini adalah kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang dengan cara mengendalikan pemberian kredit oleh Bank Umum kepada masyarakat
- Kebijakan Fiskal
Dipastikan apabila terjadi perang dunia III seluruh mata uang di seluruh dunia akan mengalami inflasi dengan sangat tinggi dan bahkan beberapa negara akan diakusisi oleh negara lain yang mungkin menyebabkan mata uang negara tersebut menjadi tidak berlaku.
2.
1. Kebijakan Moneter
- Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi
- Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
- Peningkatan cash ratio:Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah.
2. Kebijakan Fiskal
- • Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- Menaikkan pajak.
3. Kebijakan Non Moneter
- Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya
- Menekan tingkat upah.
- Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
- pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
- penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).
- penurunan nilai uang
- Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
- Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
- Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
- Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri.
3. fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflation.
Di era reformasi sendiri walaupun inflasi sudah bisa dikendalikan akan tetapi pemerintah harus tetap waspada terhadap goncangan-goncangan ekonomi yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang nantinya akan mempengaruhi keadaan perekonomian dan mempengaruhi tingkat inflasi. Pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi karena jika salah langkah akan mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal tersebut tentu akan berbahaya bagi kondisi perekonomian Indonesia. Untuk periode tahun 2010 sendiri tingkat inflasi cukup stabil dan masih bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah.