Question

apakah lembaga - lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 adalah konstitusional? mengapa?​

Answer 1

Jawaban:

Tidak semua lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945 adalah konstitusional. Lembaga yang konstitusional adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka lembaga-lembaga yang dibentuk oleh rakyat dan negara Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945, yaitu:

* **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

* **Presiden**

* **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

* **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

* **Mahkamah Agung (MA)**

* **Mahkamah Konstitusi (MK)**

* **Kementerian Negara**

Lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945, juga dapat dikatakan konstitusional. Lembaga-lembaga tersebut dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Contoh lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah:

* **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

* **Komisi Yudisial (KY)**

* **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

* **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

* **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945.

Namun, lembaga-lembaga yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dibentuk tanpa dasar hukum yang kuat, dapat dikatakan tidak konstitusional. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan rakyat dan negara Indonesia.

Semoga Membantu