Teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut tentu ada yang selaras dan juga ada yang bertentangan.
Pengantar
Besaran subsidi energi pada tahun anggaran 2014 mencapai 297,4 triliun. Angka tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2013 sebesar 299,59 triliun dari yang ditetapkan APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) 2013 sejumlah 287,14 triliun. Subsidi energi tahun ini mencakup BBM/LPG dengan pengajuan 210,73 triliun.
Sementara itu, realisasi tahun lalu mencapai 210 triliun dari APBN-P 2013 sebesar 199,9 triliun. Peningkatan subsidi BBM tersebut karena lonjakan konsumsi minyak Indonesia. Di sisi lain, produksi (lifting) minyak tidak mencapai target. Contoh, sejak tahun 2009, realisasi produksi minyak selalu di bawah target. Pada tahun 2013, targetnya 840 ribu barel per hari, sedangkan realisasinya 825 ribu barel per hari.
Bagaimana dengan konsumsi minyak? Pada tahun 2009, konsumsinya sebesar 1,02 juta barel per hari. Kemudian, pada tahun 2013 melonjak menjadi 1,50 juta barel per hari. Dengan demikian, pada tahun lalu Indonesia harus mengimpor minyak sebesar 725 ribu barel per hari. Indonesia adalah negara pengekspor sekaligus pengimpor minyak.
Argumen Menentang
Sejak 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak (net importer oil). Dengan kata lain, jumlah impor untuk memenuhi konsumsi domestik melebihi jumlah ekspor minyak. Sebelum tahun 2004, Indonesia masih dikenal sebagai eksportir minyak (net exporter oil) karena ekspor lebih tinggi dari impor.
Subsidi BBM harus diakui cenderung meningkat. Kondisi ini tentu membebani APBN. Untuk itu, diperlukan upaya menurunkan atau bahkan menghapus subsidi BBM secara bertahap.
Meskipun demikian, kelompok masyarakat yang kontra penurunan subsidi BBM mempunyai argumentasi lain. Penurunan subsidi yang diikuti kenaikan harga BBM memicu inflasi (barang dan jasa mahal). Kondisi ini menjadikan daya beli masyarakat turun, khususnya masyarakat miskin. Akhirnya, jumlah penduduk kategori miskin akan bertambah.
Kenaikan harga BBM dan Inflasi akan menyebabkan permintaan domestik menurun sehingga melemahkan produksi. Penurunan produksi di berbagai sektor ekonomi akan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan pengangguran. Ringkasnya, kelompok kontra berpendapat kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi kemiskinan, serta pengangguran lebih tinggi.
Penurunan dan/atau penghapusan subsidi BBM tentu berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek, terutama inflasi, sektoral, ekonomi makro, kemiskinan, dan pengangguran. Yang perlu dicermati adalah dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah baru harus sudah mempunyai solusi terhadap subsidi BBM, seperti keberanian menurunkan subsidi BBM secara bertahap sampai akhirnya menghapus.
Dampak negatif penurunan subsidi BBM dalam jangka pendek dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan fiskal lewat jaring pengaman sosial dan kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah uang beredar melalui instrumen kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengurangan subsidi BBM juga harus disertai program kompensasi. Akan tetapi, program kompensasi yang tidak efektif justru akan meningkatkan kemiskinan.
Sebaliknya, jika program kompensasi dapat dilaksanakan dengan efektif, dapat menekan kemiskinan. Kompensasi sebaiknya bukan dalam bentuk tunai, tetapi dapat berupa asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan, modal kerja usaha kecil dan menengah, padat karya, serta beras untuk masyarakat miskin.
Kesimpulan
Subsidi tidak dapat diberlakukan terus-menerus. Andai subsidi terpaksa diberikan, harus diberlakukan secara adil, selektif, dan tepat sasaran dengan jangka waktu terbatas. Subsidi harus dikurangi secara bertahap, sampai akhirnya dihapus. Pemerintah baru didorong berani mengurangi subsidi BBM disertai penjelasan kepada masyarakat.
Teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut tentu ada yang selaras dan juga ada yang bertentangan.
Pengantar
Besaran subsidi energi pada tahun anggaran 2014 mencapai 297,4 triliun. Angka tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2013 sebesar 299,59 triliun dari yang ditetapkan APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan) 2013 sejumlah 287,14 triliun. Subsidi energi tahun ini mencakup BBM/LPG dengan pengajuan 210,73 triliun.
Sementara itu, realisasi tahun lalu mencapai 210 triliun dari APBN-P 2013 sebesar 199,9 triliun. Peningkatan subsidi BBM tersebut karena lonjakan konsumsi minyak Indonesia. Di sisi lain, produksi (lifting) minyak tidak mencapai target. Contoh, sejak tahun 2009, realisasi produksi minyak selalu di bawah target. Pada tahun 2013, targetnya 840 ribu barel per hari, sedangkan realisasinya 825 ribu barel per hari.
Bagaimana dengan konsumsi minyak? Pada tahun 2009, konsumsinya sebesar 1,02 juta barel per hari. Kemudian, pada tahun 2013 melonjak menjadi 1,50 juta barel per hari. Dengan demikian, pada tahun lalu Indonesia harus mengimpor minyak sebesar 725 ribu barel per hari. Indonesia adalah negara pengekspor sekaligus pengimpor minyak.
Argumen Menentang
Sejak 2004, Indonesia sudah menjadi importir minyak (net importer oil). Dengan kata lain, jumlah impor untuk memenuhi konsumsi domestik melebihi jumlah ekspor minyak. Sebelum tahun 2004, Indonesia masih dikenal sebagai eksportir minyak (net exporter oil) karena ekspor lebih tinggi dari impor.
Subsidi BBM harus diakui cenderung meningkat. Kondisi ini tentu membebani APBN. Untuk itu, diperlukan upaya menurunkan atau bahkan menghapus subsidi BBM secara bertahap.
Meskipun demikian, kelompok masyarakat yang kontra penurunan subsidi BBM mempunyai argumentasi lain. Penurunan subsidi yang diikuti kenaikan harga BBM memicu inflasi (barang dan jasa mahal). Kondisi ini menjadikan daya beli masyarakat turun, khususnya masyarakat miskin. Akhirnya, jumlah penduduk kategori miskin akan bertambah.
Kenaikan harga BBM dan Inflasi akan menyebabkan permintaan domestik menurun sehingga melemahkan produksi. Penurunan produksi di berbagai sektor ekonomi akan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan pengangguran. Ringkasnya, kelompok kontra berpendapat kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi kemiskinan, serta pengangguran lebih tinggi.
Penurunan dan/atau penghapusan subsidi BBM tentu berdampak negatif terhadap perekonomian dalam jangka pendek, terutama inflasi, sektoral, ekonomi makro, kemiskinan, dan pengangguran. Yang perlu dicermati adalah dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah baru harus sudah mempunyai solusi terhadap subsidi BBM, seperti keberanian menurunkan subsidi BBM secara bertahap sampai akhirnya menghapus.
Dampak negatif penurunan subsidi BBM dalam jangka pendek dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan fiskal lewat jaring pengaman sosial dan kebijakan moneter. Selain itu, Bank Indonesia dapat menurunkan jumlah uang beredar melalui instrumen kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengurangan subsidi BBM juga harus disertai program kompensasi. Akan tetapi, program kompensasi yang tidak efektif justru akan meningkatkan kemiskinan.
Sebaliknya, jika program kompensasi dapat dilaksanakan dengan efektif, dapat menekan kemiskinan. Kompensasi sebaiknya bukan dalam bentuk tunai, tetapi dapat berupa asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan, modal kerja usaha kecil dan menengah, padat karya, serta beras untuk masyarakat miskin.
Kesimpulan
Subsidi tidak dapat diberlakukan terus-menerus. Andai subsidi terpaksa diberikan, harus diberlakukan secara adil, selektif, dan tepat sasaran dengan jangka waktu terbatas. Subsidi harus dikurangi secara bertahap, sampai akhirnya dihapus. Pemerintah baru didorong berani mengurangi subsidi BBM disertai penjelasan kepada masyarakat.