Apa sebab&akibat terjadinya perubahan masyarakat indonesia pada masa orde baru sampai masa reformasi?dng jelas
MRWAR
Kelas: SD Pelajaran: sejarah Kategori: sejarah nasional pasca kemerdekaan Pembahasan:
Sebab dan akibat perubahan masyarakat dari orde baru ke reformasi adalah: 1. Masyarakat umum kian berani mengungkapkan aspirasinya di publik. 2. Makin sering terjadi demonstrasi dimana-mana, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa orde baru, untuk berbagai isu. 3. Minat mempelajari Pancasila kian memudar karena dianggap sebagai peninggalan orde baru. 4. kritik terhadap pemerintah kian jamak terjadi di media. 5. banyaknya paham agama (terutama islam) yang muncul di era kepemimpinan presiden Gus Dur. 6. pelajaran PPKN di sekolah tidak lagi didominasi tentang berbagai hal Pancasila, namun lebih ke isu kewarganegaraan dan politik dilapangan. 7. Toleransi antar suku bangsa lebih mudah terjadi sejak Kong Hu Cu resmi menjadi agama yang diakui di Indonesia. 8. para karyawan kantor-kantor milik pemerintahan atau pegawai PNS tidak lagi berada di kunkungan kewajiban politik, seperti memilih partai tertentu dalam pemilu. 9. daerah-daerah mendapatkan hak otonomi untuk mengembangkan daera
Pelajaran: sejarah
Kategori: sejarah nasional pasca kemerdekaan
Pembahasan:
Sebab dan akibat perubahan masyarakat dari orde baru ke reformasi adalah:
1. Masyarakat umum kian berani mengungkapkan aspirasinya di publik.
2. Makin sering terjadi demonstrasi dimana-mana, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa orde baru, untuk berbagai isu.
3. Minat mempelajari Pancasila kian memudar karena dianggap sebagai peninggalan orde baru.
4. kritik terhadap pemerintah kian jamak terjadi di media.
5. banyaknya paham agama (terutama islam) yang muncul di era kepemimpinan presiden Gus Dur.
6. pelajaran PPKN di sekolah tidak lagi didominasi tentang berbagai hal Pancasila, namun lebih ke isu kewarganegaraan dan politik dilapangan.
7. Toleransi antar suku bangsa lebih mudah terjadi sejak Kong Hu Cu resmi menjadi agama yang diakui di Indonesia.
8. para karyawan kantor-kantor milik pemerintahan atau pegawai PNS tidak lagi berada di kunkungan kewajiban politik, seperti memilih partai tertentu dalam pemilu.
9. daerah-daerah mendapatkan hak otonomi untuk mengembangkan daera