Question

Aktivitas 2.5
1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tida memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR?
2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen!
3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan?
4. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?


Tolong bantuin ya kak....
besok dikumpulin
jawabnya yg bener ya kak​

Answer 1

Jawaban:

【Answer】:

1. Jika Sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, maka usulan perubahan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau Sidang MPR tersebut dibatalkan.

2. Peran MPR sebelum UUD NRI tahun 1945 diamendemen adalah MPR bertugas untuk menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan memiliki hak untuk melakukan pemakzulan presiden. Sedangkan setelah UUD NRI diamendemen, MPR telah kehilangan kewenangannya untuk menetapkan GBHN dan melakukan pemakzulan presiden.

3. Pasal mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ditetapkan dan diakui secara internasional dan merupakan jati diri bangsa Indonesia.

4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena Pembukaan UUD 1945 adalah filosofi dan dasar ideologi negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dan merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa.

【Explanation】:

1. Agar sebuah Sidang MPR berlangsung, harus ditentukan beberapa persyaratan dan prosedur terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka memungkinkan sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 dibatalkan, atau dengan kata lain, tidak dapat dilanjutkan.

2. UUD NRI merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Sebuah diamendemen akan mengubah batas dan lingkup wewenang lembaga yang ada. MPR adalah salah satu lembaga di republik Indonesia. Oleh karena itu, peran MPR mengalami perubahan sebelum dan setelah UUD NRI Tahun 1945 diamendemen.

3. Dalam konteks republik Indonesia, bentuk negara inalterable alias tetap dan tidak dapat diubah. Keinalterabilitasannya ditentukan oleh konstitusi.

4. Adapun Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah adalah membawa kepada prinsip bahwa negara ini adalah hak bersama, bukan hak individu atau kelompok. Pembukaan tersebut adalah konsensus bersama bangsa yang bisa dikatakan "tetap." Sehingga untuk mengubahnya butuh keputusan mayoritas yang substansial. Itulah mengapa pembukaan UUD 1945 sulit untuk diganti atau diubah jejaknya.