1. Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang membawa perubahan drastis pada perekonomian Indonesia. Jelaskan faktor internal dan eksternal penyebab krisis moneter tersebut! 2 Liberalisasi sektor pertanian di Indonesia diawali dengan masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian (Agriculture on Agreement/AoA). Jelaskan mengapa kebijakan liberalisasi pertanian yang diterapkan pemerintah cenderung merugikan petani dalam negeri! 3 Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai dampak krisis moneter 1997/1998 mengharuskan pemerintah untuk kembali menyehatkan bank. Jelaskan cara-cara yang ditempuh pemerintah untuk menyehatkan perbankan Indonesia! 4 Jelaskan bagaimana hubungan Lembaga Keuangan Mikro dengan tingkat kemiskinan! 5 Pajak merupakan instrumen APBN dari sisi penerimaan. Jelaskan latar belakang dan dampak kebijakan Tax Amnesty bagi pemerintah yang dilakukan pada saat periode pemerintahan Joko Widodo!
BUTUH JAWABAN
Wa : 0895-3263-76626
BUTUH JAWABAN
Wa : 0895-3263-76626
Jawaban:
1. Pada akhir tahun 1990-an, terjadi krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan perubahan besar pada perekonomian Indonesia. Faktor internal penyebab krisis moneter tersebut adalah kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam mengatur sektor keuangan dan perbankan Indonesia. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan dana dan praktik korupsi yang merugikan perekonomian. Faktor eksternal penyebab krisis moneter adalah krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 dan merembet ke Indonesia, serta penurunan permintaan pasar global terhadap produk Indonesia.
2. Saat Indonesia bergabung dengan Perjanjian Pertanian, sektor pertanian mengalami liberalisasi. Kebijakan liberalisasi ini menyebabkan masuknya produk pertanian impor yang bersaing dengan produk pertanian lokal. Hal ini cenderung merugikan petani dalam negeri, karena mereka kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan memiliki kualitas yang kurang baik. Selain itu, petani juga terkendala dengan masalah distribusi dan pengolahan produk pertanian yang kurang efektif.
3. Setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998, kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Pemerintah kemudian mengambil beberapa cara untuk menyehatkan sistem perbankan Indonesia. Cara-cara tersebut meliputi restrukturisasi utang, penyelesaian sengketa, dan pemberian likuiditas. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap bank dan mengimplementasikan reformasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
4. Terdapat hubungan yang erat antara lembaga keuangan mikro dengan tingkat kemiskinan di masyarakat. Lembaga keuangan mikro memungkinkan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti petani kecil, nelayan, dan usaha mikro. Dengan akses keuangan yang lebih mudah, masyarakat dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
5. Kebijakan tax amnesty dilakukan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan penerimaan pajak. Latar belakang dari kebijakan ini adalah rendahnya penerimaan pajak di Indonesia dan tingginya jumlah aset warga Indonesia yang tidak terlaporkan. Dampak dari kebijakan ini adalah meningkatnya penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan pajak dari warga negara Indonesia. Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik karena dianggap memberikan insentif bagi pengemplang pajak untuk tidak mematuhi aturan pajak di masa depan.
Penjelasan: